Suara.com - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA yang khusus menangani narapidana maupun tahanan perempuan, diresmikan. Lapas ini merupakan yang pertama di Kalimantan Selatan.
Peresmian LPP, yang sementara masih menempati bangunan samping Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Martapura, dilakukan Plh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Kemas HZ.
"Kami resmikan LPP yang pertama di Kalsel ini dengan harapan seluruh warga binaan khusus perempuan mendapatkan pembinaan yang baik sesuai standar," ujar Plh kakanwil.
Ia mengatakan, meski pun secara fisik bangunan LPP masih berada dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, tetapi sudah diusulkan pembangunan lapas baru.
Disebutkan, usulan bangunan LPP terletak di areal pembinaan pertambakan disamping LPKA Kelas I Martapura yang terletak di Jalan Pintu Air Kecamatan Martapura Kota.
"Kami berharap usulan disetujui dan pembangunan gedung baru bisa dimulai sehingga mampu menampung seluruh narapidana dan tahanan perempuan di lembaga khusus," ungkapnya.
Ditekankan, keberadaan LPP dan LPKA merupakan salah satu dari pelaksanaan 9 program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo yang dijabarkan sebagai wujud nyata kinerja pemerintah.
Hal itu diwujudkan melalui kinerja aparatur negara bekerja memperkuat peran negara dalam tata laksana yang jelas, efektif, efesien, terukur, dan sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
"Harapan kami, keberadaan LPP ini dapat meningkatkan fungsi pelayanan, perawatan, pembinaan, pengawasan khususnya terhadap tahanan dan narapidan perempuan," ujarnya.
Baca Juga: Australia Punya Menteri Pertahanan Perempuan Pertama
Dikatakan, hal itu sesuai target kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja disamping mengurangi overkapasitas lapas dan rutan di Kalsel.
Sementara itu, jumlah narapidana perempuan sebanyak 400 orang, terdiri dari narapidana perempuan dewasa 380 orang dan anak perempuan 2 orang dan 18 tahanan perempuan. [Antara]
Berita Terkait
-
Kegiatan Guru Supriyani di Lapas: Senam Pagi, Apel Pagi, Cabut Rumput
-
Menteri PPPA Akui Napi Perempuan Masih Dikucilkan Masyarakat: Mereka Layak Dapat Kesempatan Kedua!
-
Komunitas RINGKAS Gelar Program Psikoedukasi Kepercayaan Diri di LPP Jambi
-
Lenggak-lenggok Warga Binaan di Lapas Perempuan Semarang, Ada Gadis Thailand
-
NOS, Eks Polwan Polda Maluku Utara Terlibat Terorisme Bebas Bersyarat dari Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian