Suara.com - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA yang khusus menangani narapidana maupun tahanan perempuan, diresmikan. Lapas ini merupakan yang pertama di Kalimantan Selatan.
Peresmian LPP, yang sementara masih menempati bangunan samping Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Martapura, dilakukan Plh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Kemas HZ.
"Kami resmikan LPP yang pertama di Kalsel ini dengan harapan seluruh warga binaan khusus perempuan mendapatkan pembinaan yang baik sesuai standar," ujar Plh kakanwil.
Ia mengatakan, meski pun secara fisik bangunan LPP masih berada dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, tetapi sudah diusulkan pembangunan lapas baru.
Disebutkan, usulan bangunan LPP terletak di areal pembinaan pertambakan disamping LPKA Kelas I Martapura yang terletak di Jalan Pintu Air Kecamatan Martapura Kota.
"Kami berharap usulan disetujui dan pembangunan gedung baru bisa dimulai sehingga mampu menampung seluruh narapidana dan tahanan perempuan di lembaga khusus," ungkapnya.
Ditekankan, keberadaan LPP dan LPKA merupakan salah satu dari pelaksanaan 9 program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo yang dijabarkan sebagai wujud nyata kinerja pemerintah.
Hal itu diwujudkan melalui kinerja aparatur negara bekerja memperkuat peran negara dalam tata laksana yang jelas, efektif, efesien, terukur, dan sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
"Harapan kami, keberadaan LPP ini dapat meningkatkan fungsi pelayanan, perawatan, pembinaan, pengawasan khususnya terhadap tahanan dan narapidan perempuan," ujarnya.
Baca Juga: Australia Punya Menteri Pertahanan Perempuan Pertama
Dikatakan, hal itu sesuai target kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja disamping mengurangi overkapasitas lapas dan rutan di Kalsel.
Sementara itu, jumlah narapidana perempuan sebanyak 400 orang, terdiri dari narapidana perempuan dewasa 380 orang dan anak perempuan 2 orang dan 18 tahanan perempuan. [Antara]
Berita Terkait
-
Kegiatan Guru Supriyani di Lapas: Senam Pagi, Apel Pagi, Cabut Rumput
-
Menteri PPPA Akui Napi Perempuan Masih Dikucilkan Masyarakat: Mereka Layak Dapat Kesempatan Kedua!
-
Komunitas RINGKAS Gelar Program Psikoedukasi Kepercayaan Diri di LPP Jambi
-
Lenggak-lenggok Warga Binaan di Lapas Perempuan Semarang, Ada Gadis Thailand
-
NOS, Eks Polwan Polda Maluku Utara Terlibat Terorisme Bebas Bersyarat dari Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'