Suara.com - Pakar Hukum Tata Neara Bivitri Susanti menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dalam menangani masalah yang mendera Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) ketimbang pemerintahan Joko Widodo. Saat jaman SBY, KPK berhadapan dengan Polri. Saat masa Jokowi, KPK berhadapan dengan DPR.
"Harusnya (Presiden Jokowi) jadi penengah. Karena banyak orang yang kecewa juga (dengan DPR). Menurut kami ini bedanya pemerintah sekarang dalam konteks KPK dengan pemerintahan yang lalu. Yang sekarang ini menurut saya pak Jokowi masih kurang untuk bergerak," kata Bivitri usai diskusi Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Hotel Puri Denpasar, Jalan Raya Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).
Kata dia, Presiden Jokowi hanya mengeluarkan pernyataan yang dianggap bukan sebagai langkah kongkrit. Harusnya, tambah Bivitri, Jokowi bisa lebih menggunakan kekuatannya dalam hal ini.
"Menurut saya dia cuman bikin pernyataan 'saya ada di belakang KPK', tapi masih pernyataan. Sementara, langkah konkritnya, misalnya dia rapat konsultasi sama DPR itu ditunjukan dong. Sehingga parpol bisa liat presiden megang kontrol di negara ini," tuturnya.
Dia menganalisis, tindakan Presiden yang kurang tegas ini dikarenakan kasus korupsi e-KTP ini menyangkut orang-orang yang besar. Bahkan, Bivitri menduga, ada orang dekat Presiden yang terlibat dalam kasus yang merugikan Rp2,3 triliun ini.
"Menurut saya kalau kita baca, kita analisis jaringan-jaringannya, kelihatannya karena kasus e-KTP banyak menyangkut orang-orang yang punya relasi dengan presiden," katanya.
Bivitri menilai, Presiden Jokowi lebih menggunakan negosiasi politiknya dalam menyikapi perkara yang bernilai Rp5,9 triliun itu.
"Kelihatannya dia sangat hati-hati mengambil keputusan. Dalam konteks hukum dia kurang mengedepankan hukum ya. Dia masih yang negosiasi politik seperti apa, jangan buat kegaduhan. Dia Pengennya selesai secara smooth, padahal klo dibiarkan terus ini bisa membunuh KPK lama-lama," ujar Bivitri.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM