Suara.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menerima protes dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Protes itu dilayangkan langsung ke kantor Fadli di Gedung Nusantara III, Lantai 3, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Protes itu terkait rencana pemerintah untuk membubarkan HTI karena dianggap bertentangan dengan Pancasila.
"Saya menerima aspirasi dari HTI, dipimpin oleh juru bicaranya, Ismail Yusanto dan pengurus dari DPP HTI. Mereka sangat berkebaratan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah hari Senin kemarin, yang merencanakan untuk membubarkan HTI," kata Fadli usai pertemuan dengan HTI.
Fadli menilai pemerintah ingin membubarkan HTI tidak dapat dibenarkan. Pemerintah dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.
Kepada Fadli, HTI menunjukkan bukti-bukti hukum terkait keberadaan mereka di Indonesia sebagai organiasi dakwah.
"Mereka telah mengikuti apa yang menjadi prosedur sebagai ormas yang sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1980-an. Mereka juga diakui oleh Kemendagri sejak 2002 melalui surat keterangan terdaftar atau SKT di Kesbangpol. Mereka juga diakui status badan hukumnya pada 2014 di Kemenkumham," ujar Fadli.
"Selama ini mereka berkontribusi dalam melakukan revisi UU yang saya tahu dan yang disampaikan tadi seperti UU Migas dan sejumlah UU yang dianggap liberal, yang tidak sesuai dengan semangat UUD 45 sendiri," tutur Fadli.
Jadi, kata dia, sebetulnya, HTI sudah berkontribusi kepada masyarakat, bukan saja di daerah-daerah tertentu, melainkan se-Indonesia.
"Mereka sudah hadir di seluruh wilayah Indonesia, 34 Provinsi dan 300 kabupaten kota," kata Fadli.
Baca Juga: AJI Kritik Keputusan Pemerintah Untuk Membubarkan HTI
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Sejarah Bakal Berakhir! Kementerian BUMN di Ambang Dilebur ke Danantara, Istana-DPR Beri Sinyal Kuat
-
Wali Kota Prabumulih Langgar Aturan Buntut Copot Kepsek SMPN 1, Ini Sanksi dari Kemendagri
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
Wali Kota Prabumulih Beri Hadiah Motor Listrik ke Kepsek SMPN 1, Auto Dinyinyiri Warganet
-
Pemerintah Akui Ada Kemungkinan Kementerian BUMN Dilebur dengan Danantara, Tapi...
-
Prabowo Bersiap Naikkan Gaji ASN hingga TNI/Polri, Guru dan Nakes Jadi Prioritas Utama
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Geger di India, Wabah Amoeba Pemakan Otak Renggut Nyawa Bayi hingga Lansia
-
Tepis Kabar Rektor IPB Arif Satria Bakal Dilantik Jadi Kepala BRIN, Mensesneg: Belum Ada Hari Ini
-
Alasan Kuat Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN: Beliau COO Danantara