Suara.com - Kepolisian Daerah Lampung menyita 5 ton ikan mengandung formalin di Palabuhan Bakakeni. Ikan ini akan diedarkan di Lampung.
"Satgas Pangan Polda Lampung berhasil mengamankan ikan berformalin yang tertangkap di wilayah Pelabuhan Bakaheni," kata Kapolda Lampung Irjen Sudjarno, di Bandarlampung, Senin (15/5/2017).
Satgas pangan di bawah Dirkrimsus Polda Lampung mengungkap pengiriman ikan berformalin itu dari hasil penyelidikan di lapangan. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, petugas mendapati satu mobil colt diesel yang mencurigakan karena membawa ikan beku dengan jumlah 5 ton.
"Petugas pun melakukan tes formalin dengan mengambil sampel dari ikan tersebut, dari hasil tes diketahui benar bahwa ikan yang dibawa mengandung formalin," kata dia lagi.
Ia menjelaskan bahwa bahan kimia tersebut kegunaannya bukan diperuntukkan makanan.
Menurut Kapolda pengungkapan kasus ini berkat kerja sama Balai Besar POM Bandarlampung dan Polda Lampung, sehingga ke depan akan kembali ditingkatkan terlebih pihaknya telah memiliki satgas pangan di bawah Dirkrimsus Polda Lampung.
"Ikan berformalin ini diduga berasal dari Jakarta Utara dan patut diduga bahwa barang ini berasal dari luar negeri," kata dia.
Pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus ini, sebab kuat dugaan bahwa pengiriman ini telah tersusun rapi.
Dia mengatakan bahwa perbuatan pelanggaran hukum ini tercatum dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan hukuman pidana penjara 5 tahun.
Baca Juga: Pabrik Mie Berformalin Digerebek di Cianjur
Sementara itu, pengemudi mobil box Iwan Latif (45) mengaku sudah sering mengantarkan ikan tersebut karena diminta Edi.
"Kalau saya sering mengantar bahkan saya makan pun tidak tahu isinya," kata dia lagi.
Ia mengatakan bahwa barang tersebut disuruh ambil oleh Edi.
Sementara itu, Kepala BBPOM Bandarlampung Setia Murni menegaskan bahwa formalin tidak diperbolehkan dalam makanan, karena merupakan zat berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi oleh warga.
"Ikan yang sudah diberi formalin ini bisa bertahan hitungan bulan, sehingga sangat berbahaya jika dikonsumsi masyarakat," katanya.
Dia mengatakan, berkat kerja sama dengan Polda Lampung melalui satgas pangan, pengiriman ikan berformalin itu diduga akan diedarkan di Lampung akhirnya bisa dicegah dan pihaknya akan meningkatkan kerja sama tersebut. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu