Bima Kuntum, Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan tidak ada perubahan cara kerja yang begitu dirasakan setelah pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat memimpin di Pemprov DKI.
Menurutnya, meski ada perubahan cara melayani pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Djarot, namun tujuanya tetap sama, ingin melayani masyarakat dengan baik.
"Sama saja. Pak Ahok kan pelayanan pengaduan juga. Mungkin bedanya kalau Pak Ahok langsung menemui warga (yang ingin mengadu) masuk ke dalam atau di luar," ujar Kuntum kepada Suara.com di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/5/2017).
"Kalau bapak (Djarot) kan maunya cluster per SKPD, tapi tujuanya sama juga," lanjut Kuntum.
Diketahui, setelah Djarot menjadi pelaksana tugas gubernur Jakarta langsung membuat kebijakan baru terkait pengaduan warga yang biasa dilakukan Ahok di pendopo Balai Kota DKI.
Aturan itu mulai diterapkan Jumat (12/5/2017) lalu. Dalalam aturan yang baru, Djarot ingin seluruh warga langsung berurusan dengan petugas SKPD. Ada lima meja khusus beserta petugasnya untuk melayani pengaduan warga berdasarkan kategori, misalnya seperti rusun atau rumah, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kesehatan atau BPJS, pendidikan, dan pelayanan umum.
Meski aturan pengaduan warga baru diterapkan dua hari, Kuntum mengatakan ada peningkatkan pengaduan, khususnya di bidang kesehatan. Awalnya, hanya ada sekitar tujuh warga yang mengadu khusus untuk masalah kesehatan pada Jumat lalu. Kini, angka itu naik dua kali lipat.
"Dari dinas kesehatan ada peningkatan, Jumat kita cuma tujuh (warga yang mengadu), sekarang meningkat ada 15, ditambah permintaan persyaratan-persyaratan untuk pengurusan BPJS ada beberapa," kata dia.
Kuntum menjelaskan, aduan warga yang sebelumnya mengadu ke Ahok dan kini melalui SKPD sama-sama langsung ditindaklanjuti.
Baca Juga: Hari Keenam, Mako Brimob Sepi Pendukung Ahok
"Kemarin di kesehatan ada beberapa (pengaduan) sudah ditindaklanjuti langsung, kita koordinasikan langsung ke puskesmas, ke rumah sakitnya, sama tim KPLDH (Ketuk Pintu Layani Dengan Hati) kami langsung turun," kata Kuntum.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu