Suara.com - Perbedaan orientasi seksual, bagi sebagian masyarakat dan juga hukum Indonesia, masih menjadi persoalan. Terlebih bagi mereka yang berorientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transseksual (LGBT).
Akibatnya, selain kerapkali menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi hukum, warga LGBT juga harus rapat-rapat identitas seksualnya jika ingin menempati posisi-posisi penting seperti dalam pemerintahan.
Namun, warga maupun pemerintah Indonesia tampaknya harus belajar dari Irlandia. Negara tersebut memunyai seorang pejabat yang secara terang-terangan mengakui gay. Dia adalah Leo Varadkar, Menteri Kesejahteraan Irlandia.
Kekinian, kalau Leo sukses memenangkan pemilihan umum, ia akan menjadi Perdana Menteri pertama Irlandia dari kalangan LGBT.
Warga dan peraturan hukum Irlandia tak mendiskriminasi Leo ketika ikutserta dalam pemilu. Bahkan, Leo menjadi kandidat favorit warga untuk menjadi PM yang baru menggantikan Enda Kenny.
”Aku secara rendah hati menerima dukungan dari rekan-rekan dan publik Irlandia dalam pemilu kali ini. Aku akan menunjukkan kemampuan saya dalam ajang debat kandidat. Aku berjanji tak bakal mengecewakan pendukung,” tutur Leo seperti dilansir news.com.au, Minggu (21/5/2017).
Ia mengatakan, dirinya maju sebagagai kandidat PM untuk semua warga, bukan sebagian golongan atau etnis tertentu.
Penegasan tersebut juga untuk menepis tuduhan diskriminatif karena Leo keturunan sang ayah yang berdarah India.
“Aku maju bukan sebagai seorang ‘setengah Indian’, bukan pula sebagai dokter (profesinya). Aku juga bukan wakil kaum LGBT, tapi aku adalah wakil dari seluruh masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Aktivis LGBT Kritik Penangkapan Homoseksual di Ruang Privat
Leo akan bertarung dengan rivalnya, Menteri Perumahan Simon Coveney.
Berita Terkait
-
Pesta Gay di Kelapa Gading, 10 Orang Jadi TSK, Kena UU Pornografi
-
Anggota PDIP Puji Polisi Gerebek Pesta The Wild One di Jakut
-
Aktivis LGBT Kritik Penangkapan Homoseksual di Ruang Privat
-
Telanjangi dan Sebar Foto Korban, Arus Pelangi Kecam Polres Jakut
-
Jika Jokowi Diam, Akan Terjadi Pembantaian Massal LGBT
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO