Arsul Sani [suara.com/Dian Rosmala]
Selain wacana penambahan kursi DPR, MPR dan DPD dalam pembahasan RUU MD3, juga bergulir wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi sebelas. Ide bergulir dalam rapat Badan Legislasi DPR, Senin (22/5/2017).
Menurut anggota Komisi III DPR yang juga anggota baleg dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani wacana tersebut digaungkan, mengingat MPR merupakan lembaga yang paling pas untuk bermusyawarah bagi perwakilan partai.
"MPR kan sesuai nama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selama ini kan tidak ada forum, di mana semua pimpinan atau top person di partai bertemu. Karena itu lah ada ide, bahwa MPR ini lah tempat bertemu," kata Arsul di DPR, Senayan.
Ide penambahan kursi pimpinan MPR sebenarnya bukan hal baru.
"Mengembalikan seperti tahun 1999 saja. Jadi bukan meng-create sesuatu yang baru, karena itu pernah ada dalam sejarah ketatanegaraan. Sehingga pengambilan keputusan yang sulit-sulit di sana saja sudah. Paling tidak sebagai forum permusyawaratan lah," tutur Arsul.
Arsul menambahkan penambahan kursi pimpinan majelis bukan berarti menempatkan MPR sebagai sebagai lembaga tertinggi. Namun lebih pada tujuan supaya lembaga tersebut menjadi wadah bagi partai untuk bermusyawarah satu sama lain.
"Karena sekarang kan rapat pimpinan DPR nggak semuanya ada. Di pimpinan MPR nggak semuanya ada, nah di sana bertemulah, tidak hanya fraksi yang ada di DPR tapi juga DPD," ujar Arsul.
Menurut anggota Komisi III DPR yang juga anggota baleg dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani wacana tersebut digaungkan, mengingat MPR merupakan lembaga yang paling pas untuk bermusyawarah bagi perwakilan partai.
"MPR kan sesuai nama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selama ini kan tidak ada forum, di mana semua pimpinan atau top person di partai bertemu. Karena itu lah ada ide, bahwa MPR ini lah tempat bertemu," kata Arsul di DPR, Senayan.
Ide penambahan kursi pimpinan MPR sebenarnya bukan hal baru.
"Mengembalikan seperti tahun 1999 saja. Jadi bukan meng-create sesuatu yang baru, karena itu pernah ada dalam sejarah ketatanegaraan. Sehingga pengambilan keputusan yang sulit-sulit di sana saja sudah. Paling tidak sebagai forum permusyawaratan lah," tutur Arsul.
Arsul menambahkan penambahan kursi pimpinan majelis bukan berarti menempatkan MPR sebagai sebagai lembaga tertinggi. Namun lebih pada tujuan supaya lembaga tersebut menjadi wadah bagi partai untuk bermusyawarah satu sama lain.
"Karena sekarang kan rapat pimpinan DPR nggak semuanya ada. Di pimpinan MPR nggak semuanya ada, nah di sana bertemulah, tidak hanya fraksi yang ada di DPR tapi juga DPD," ujar Arsul.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
-
Daftar Majelis Hakim PN Jakpus yang Bakal Adili Gugatan LCC MPR, Ada Sosok Ummi Kusuma Putri
-
Ketua MPR Ahmad Muzani Digugat ke PN Jakpus Buntut Kisruh LCC Empat Pilar
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis