Suara.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai naiknya peringkat Indonesia yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) menjadi layak investasi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/5/2017). Jokowi mengumpulkan menterinya untuk membahas tindak lanjut mengenai hal tersebut.
"S&P telah memberikan kepada kita investment grade sehingga ini menambah kepercayaan kepada kita terutama untuk investasi-investasi yang berasal dari luar karena itulah sebuah kepercayaan yang harus kita jaga," kata Jokowi.
Rapat terbatas yang digelar usai menerima kunjungan kenegaraan Raja Swedia itu juga sekaligus membahas tindak lanjut dari KTT Belt and Road beberapa waktu lalu di Beijing yang dihadiri oleh Jokowi. Dari KTT tersebut, Kepala Negara melihat bahwa peluang untuk bekerja sama dengan negara lain masih sangat terbuka lebar. Oleh karenanya, ia meminta momentum yang ada sekarang ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Ingin saya sampaikan bahwa peluang-peluang seperti ini tidak datang dua kali, apalagi tiga kali. Oleh sebab itu, kesiapan kita dalam melayani, kecepatan kita dalam melayani, investasi-investasi yang masuk itu betul-betul harus terintegrasi dan diikuti satu per satu secara detail," ujar dia.
Ia kembali menyinggung soal pelayanan perizinan dan kepastian hukum yang harus terus dibenahi walau menurutnya saat ini Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat.
"Jangan sampai yang justru sudah masuk, tinggal pelaksanaan, menjadi tidak percaya lagi gara-gara penanganan akhir kita yang tidak baik," ucap dia.
Jokowi contohkan hal-hal kecil di bidang perizinan yang mungkin masih luput dari perhatian. Selain itu, nota kesepahaman kerja sama antar negara yang tidak tertangani dengan baik juga disebutnya.
"Saya melihat masih banyak sekali hal-hal yang kecil yang menyebabkan investor kecewa karena hal yang berkaitan dengan misalnya MoU antara pemerintah sekian tahun tidak tertangani dengan baik, mereka kecewa. Kemudian juga masalah keputusan di bidang perizinan yang sebetulnya hal tidak fundamental, tetapi karena kita tidak monitor secara detail sehingga lolos dari pengawasan dan menyebabkan kekecewaan dari investor," kata dia.
Mengakhiri arahannya, ia mengingatkan agar penanganan setiap hal yang berkaitan dengan investasi harus betul-betul dilakukan secara detail dan baik.
Baca Juga: Joko Widodo Memberikan Bintang Adipurna ke Raja Swedia
"Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya ingin agar penanganan setiap hal yang berkaitan dengan investasi itu betul-betul kita lakukan secara detail," tutur dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK