Inilah Isi Ceramah Diduga Alfian Tanjung Tuduh Jokowi Komunis

Suara.com - Alfian Tanjung, penceramah kontroversial, akhirnya ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus penyebaran ujaran kebencian di media sosial, Selasa (30/5/2017).

Kasus ini berawal dari cuitan Alfian di akun Twitternya yang menyebut sebagian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Krimsus Polda Metro Jaya sudah menetapkan Alfian Tanjung sebagai tersangka terkait kasus hate speech. Dia dilaporkan Tanda Perdamaian Nasution dari PDIP," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa.

Meski telah ditetapkan tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap Alfian. Polisi juga akan memanggil Alfian untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Rabu (3/1/5/2017) besok

Namun, di media sosial, Alfian Tanjung diduga tak hanya menuduh kader PDIP sebagai komunis, bahkan Jokowi juga tidak lepas dari tuduhannya.

Video tersebut viral di media sosial, dan mendapat kecaman dari warganet. Pasalnya, dalam video diduga Alfian tersebut, Jokowi dituduh komunis gara-gara menetapkan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni sebagai hari libur.

Berikut transkrip pembicaraan di video yang viral tersebut, yang beberapa kalimat dipotong oleh Redaksi Suara.com. Kalimat yang dipotong itu kami anggap terlalu vulgar dan bertendensi mendiskriminasikan segolongan masyarakat Indonesia:

“…Termasuk KJP (Kartu Jakarta Pintar), segala macam, pajaknya luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ini sebenarnya awalnya, otaknya itu Jokowi.

Jokowi itu benih-benih ‘sepihaknya’ masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti, libur 1 Juni, itu adalah Pancasilanya PKI.

Baca Juga: Waspada! Peretas Sembunyikan Virus dalam File Subtitle Film

Kapan dibahasnya? dibahas dengan siapa? Gak boleh dong, negara ini bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu jokowi, negara kita.

Tahu-tahu 1 juni libur. Mau tau Pancasilanya? Itu Pancasilanya ketuhanan di nomor lima, itu adalah Pancasilanya Marxis.

Tapi apa? Sudah libur, yang nentukan presiden, sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Gak mau musyawarah, seenak perutnya saja.

Negara memang bukan…semua, tapi…kan mayoritas. Masak hanya mengakomodir minoritas, mayoritas dianggap tak ada. Harus dia diberhentikan jadi presiden kalau begitu.”