Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir [suara.com/Erick Tanjung]
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas pengembangan kartu tanda penduduk berbasis elektronik.
"Membahas update status e-ktp dengan masing-masing pihak pemerintah," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara usai rapat di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menambahkan kementeriannya bertugas untuk pengembangan sim card dan teknologi informasi e-KTP.
"Yang urusan e-KTP ada di kemendagri, kami mengembangkan teknologi informasinya," ujar dia.
Kemenristekdikti sudah membentuk konsorsium dengan sejumlah perguruan tinggi.
"Saat ini kami sudah membentuk konsorsium dengan empat perguruan tinggi, yaitu UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), Universitas Telkom dan Universitas Hasanuddin guna membuat satu sistem untuk SIM card-nya. Sim card-nya ini kami harus melalui teknologi bagaimana, ini yang sedang kami desain sistemnya," tutur dia.
Dalam pengembangan teknologi informasi e-KTP diakui masih menemui kendala, di antaranya anggaran.
"Teknologinya dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Kalau dari luar negeri jangan sampai seperti kasus e-KTP yang lama (dikorupsi)," tandas dia.
"Membahas update status e-ktp dengan masing-masing pihak pemerintah," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara usai rapat di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menambahkan kementeriannya bertugas untuk pengembangan sim card dan teknologi informasi e-KTP.
"Yang urusan e-KTP ada di kemendagri, kami mengembangkan teknologi informasinya," ujar dia.
Kemenristekdikti sudah membentuk konsorsium dengan sejumlah perguruan tinggi.
"Saat ini kami sudah membentuk konsorsium dengan empat perguruan tinggi, yaitu UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), Universitas Telkom dan Universitas Hasanuddin guna membuat satu sistem untuk SIM card-nya. Sim card-nya ini kami harus melalui teknologi bagaimana, ini yang sedang kami desain sistemnya," tutur dia.
Dalam pengembangan teknologi informasi e-KTP diakui masih menemui kendala, di antaranya anggaran.
"Teknologinya dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Kalau dari luar negeri jangan sampai seperti kasus e-KTP yang lama (dikorupsi)," tandas dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Viral! Wali Kota Jakarta Pusat Hampir Kena Tipu Modus Pemindahan KTP Elektronik ke KTP Digital
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Hirup Udara Bebas: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
Setnov Bebas, KPK Sebut Korupsi E-KTP Sebagai Sejarah Buruk yang Tak Boleh Terulang!
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Pertalite Dibatasi, Motor Tetap Bebas Beli: Mobil Mewah Mulai Dipantau
-
3 Anggota DPRD Diperiksa Lagi, Ini Perkembangan Kasus Lampu Jalan Palembang
-
8 Pesan Gerakan Nurani Bangsa: Kritik Aparat, Korupsi hingga Demokrasi
-
Purbaya Resmi Salurkan Rp 20,5 T ke 490 Daerah, Biar Pemda Bisa Bayar Gaji PPPK
-
Fakta Baru Kasus Pilot Malaysia Selundupkan Narkoba ke Indonesia, Ada Jejak Nomor Telepon Sindikat
-
Bantah Sakit dan Mundur dari Jabatan, Menko PM Pratikno Naik Hardtop Pantau Karhutla Bromo
-
Karhutla 114 Hektare di Pelalawan dan Inhu, Baru Dipadamkan 22 Hektare
-
Menhut Raja Juli Antoni 'Ngacir' Ditanya Soal Pengembalian Uang ke KPK yang Tak Utuh
-
Purbaya-Bahlil Sepakat! Pembelian Pertalite Mau Dibatasi, Tanda-tanda Mau Dihapus?
-
The Skull Karya Jon Klassen, Dongeng Gelap yang Justru Terasa Menggemaskan