Suara.com - Pendiri Partai Amanat Nasional Amien Rais diminta jangan mengalihkan persoalan hukum ke ranah politik. Sebagai tokoh yang pernah memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amien Rais seharusnya mampu memberikan contoh dalam menghormati proses hukum.
"Kami minta Amien Rais agar tidak membawa persoalan hukum menjadi persoalan politik," kata Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard Ali Mumbang Halolo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017).
Pernyataan Bernard menyusul kedatangan perwakilan Amien Rais ke KPK dengan maksud untuk menjelaskan bahwa uang Rp600 juta yang diterima Amien Rais bukan hasil korupsi proyek alat kesehatan yang telah menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Selasa (6/6/2017). Perwakilan Amien Rais yang akhirnya ditemui juru bicara KPK Febri Diansyah yaitu Ketua Presidium Alumni 212 Ustadz Ansufri Idrus Sambo, kemudian politikus PAN Hanafi Rais (anak Amien), Saleh Partaonan Daulay, dan Drajad Hari Wibowo.
Bernard berharap KPK tidak terpengaruh. Bernard mendesak KPK untuk menuntaskan pengusutan kasus.
"Kami desak KPK untuk mendalami dan memproses Amien Rais yang menerima dana sebesar Rp600 juta diduga merupakan dana hasil korupsi alat kesehatan," kata Bernard.
Dalam konfeernsi pers, Jumat (6/6/2017), Amien Rais menegaskan uang tersebut bukan dari Siti Fadilah Supari.
Uang yang masuk ke rekening Amien Rais berasal dari Soetrisno Bachir -- mantan ketua umum PAN.
Amien menjelaskan dia dan Soetrisno bersahabat baik. Soetrisno, katanya, sudah sering memberikan bantuan dana operasional untuk kegiatan sosial dan keagamaan Amien Rais.
Tag
Berita Terkait
-
Amien Rais Usulkan Mahfudin Nigara sebagai Calon Menpora, Apa Alasannya?
-
Amien Rais Makin Pedas: Jokowi dan 'Ternaknya' Bikin Dagelan Politik Soal Ijazah UGM!
-
Amien Rais Sebut Prabowo Masih Terbayang-bayang Pemerintahan Jokowi
-
Amien Rais Khawatir Prabowo Akan Digulung Jokowi Karena Orang-orang di Pemerintahannya
-
Siap Bela Jokowi, Amien Rais Sebut UGM Jadi Badut
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu