Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur mengajak Partai NasDem untuk bermusyawarah mufakat guna mencari pemimpin di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
"Jatim harus menjadi 'antitesa' atau berbeda dari Pilkada DKI yang diketahui bersama seperti apa kehidupan sosial dan politiknya. Nah, Jatim harus berbeda," kata Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar di Kantor DPW NasDem Jatim di Surabaya, Kamis (8/6/2017) malam.
Partai NasDem merupakan partai keempat yang didatangi pengurus PKB Jatim setelah DPD Partai Demokrat Jatim, DPD PDI Perjuangan serta DPD I Partai Golkar.
Menurut dia, kedatangan pengurus partainya menjadi salah satu upaya mewujudkan Pilkada yang berakhir dengan cara bermusyawarah sehingga terhindar dari konflik antarpihak.
Selain itu, kata dia, harapan tetap bersatunya partai-partai di Jatim mampu mengembangkan pembangunan serta fokus berbicara kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Jatim.
"Karena itu, kami mengajak NasDem dan partai lainnya, termasuk menawarkan calon Gubernur yang diusung PKB yaitu Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan bersama-sama mendukungnya. Siapa tahu NasDem belum memiliki calon," ucap Ketua DPRD Jatim tersebut.
Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Jatim Rendra Kresna berterima kasih atas kehadiran pengurus PKB Jatim yang juga didampingi calon Gubernur Jatim, Gus Ipul.
"Silaturahim ini sangat berarti dan kami merasa bangga bisa dikunjungi, termasuk modal untuk membangun Jatim. Ke depan tentunya akan ada kunjungan balasan ke PKB maupun Gus Ipul," katanya.
Politisi yang juga Bupati Malang tersebut berharap visinya sama sehingga tujuan membangun Jatim dan menyejahterakan rakyat dapat dijalankan bersama-sama.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bagi-bagi Sembako di Bogor
Kendati demikian, partainya memiliki mekanisme internal yang berlaku dan keputusan rekomendasi terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim ditentukan oleh DPP.
Di tempat sama, Gus Ipul mengucapkan terima kasih atas sambutan dari NasDem dan mengajak bersama-sama untuk melanjutkan program Gubernur Soekarwo mengentas kemiskinan, mengembangkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
"Selain silaturahim, kami mohon doa restunya. Saya bersama PKB juga akan sowan ke partai-partai politik lain demi menciptakan suasana 'Jatim Adem' atau kondusif," kata pria yang juga Wakil Gubernur Jatim itu. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik