Suara.com - Pemerintah Indonesia ingin berperan untuk memediasi konflik Qatar dengan sejumlah negara-negara Arab. Sudah beberapa pekan ini Qatar diembargo oleh negara-negara teluk.
Presiden Joko Widodo menelepon sejumlah presiden dan Kepala Pemerintahan negara-negara kawasan Teluk Arab tersebut, salah satunya Recep Tayyip Erdogan.
"Sampai saat ini saya sudah telpon Presiden Turki Erdogan, saya bicara banyak. Saya juga sudah telepon Emir Qatar, Syekh Tamim (bin Hamad Al Thani), berbicara banyak juga. Kemudian kemarin malam saya juga telepon lagi ke Syekh Mohammed dari Uni Emirat Arab, juga berbicara banyak," kata Jokowi usai menghadiri acara membagi-bagikan 200.000 sembako ramadan dari perusahaan-perusahaan BUMN di Mesjid Al Mubarok, Rawa Bebek, Jakarta Barat (13/6/2017).
Jokowi mengaku ingin mendapatkan keterangan secara langsung dari para kepala pemerintahan negara-negara Timur Tengah tersebut. Dia ingin tahu duduk perkara dan sumber konfliknya, sehingga dengan begitu Indonesia bisa menentukan sikap dan berperan dalam memediasi konflik mereka.
"Saya ingin mendapatkan masukan terlebih dahulu, seperti persoalan dasarnya apa, sehingga nanti kita bisa berperan di sebelah mana. Jadi sementara ini saya belum bisa bicara di sebelah mana kita akan berperan. Tetapi saya akan terus menelpon negara-negara yang berkaitan dengan gesekan yang terjadi di Timur Tengah, terutama antara Saudi Arabia dan Qatar," terang dia.
Tekait dengan dorongan sejumlah pihak agar Indonesia menjadi mediator rekonsiliasi Qatar dengan Arab Saudi dan beberapa negara Arab tersebut, Jokowi menyampaikan ingin mengetahui pokok-pokok permasalahan itu terlebih dahulu secara utuh dari semua pihak yang berkonflik. Sehingga nanti langkah dan sikap yang diambil Indonesia tepat.
"Saya menelepon (para kepala negara Arab) itu untuk mendapatkan masukan, problem sebenarnya apa sih? Dan pendekatan yang bisa kita lakukan lewat mana, nanti bisa kita dapat simpulkan setelah masukan itu dari semua sisi ada," tandas dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO