Suara.com - Setelah sempat tertunda dua kali, akhirnya Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melantik dan mengukuhkan ratusan pejabat eselon II, III dan IV serta Kepala Sekolah Menengah Atas/Keguruan dan SLB se-kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi setempat, Kamis dinihari.
Pejabat yang dilantik sebanyak 390 aparatur sipil negara (ASN) tersebut terdiri dari 11 Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II, 36 pejabat Administrator atau eselon III, 67 Pejabat Pengawas eselon IV, dan 167 Kepala SMA, 90 Kepala SMK 90, serta 19 Kepala SLB 19.
"Mengambil keputusan tidak gampang. Saya yang seharusnya melantik, kemarin, tapi mundur dan mundur. Diputuskan lah pagi ini dilantik," kata Sugianto di sela-sela pelantikan di halaman Istana Isen Mulang rumah Jabatan Gubernur Kalteng.
Pejabat setingkat eselon II yang dilantik yakni Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Slamet Winaryo, Kepala Dinas Perhubungan Kalteng Ati Muliati, Kepala Dinas Sosial Kalteng Suhaimi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng Fahrizal Fitri.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalteng Sapto Nugroho Handono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan KB Kalteng Lis Fahima, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalteng Muhammad Katma F Dirun.
Kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Sunarti, Kepala Badan Keuangan Daerah Kalteng Nuryakin, Kepala Biro Pemerintahan Setda Kalteng Ahmad Husain, serta Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Kalteng Istani.
"Saya sudah menginventarisasi kebutuhan untuk memenuhi kriteria dan bisa bekerja dengan saya bersama Wakil Gubernur Ismail. Kami berharap yang dilantik pagi ini bisa bekerjasama sebagai tim dan terus melakukan inovasi demi terwujudnya Kalteng Berkah," kata Sugianto.
Orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" ini berpesan kepada ASN yang belum terpilih dalam lelang jabatan agar tetap semangat. Pasalnya, pejabat yang sekarang ini terus dievaluasi dan apabila tidak dapat bekerja dengan baik akan segera diganti.
"Kita akan terus melihat sampai benar-benar pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng bekerja dari hati memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Kita tidak mencari yang bekerja untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi Untuk Kalteng dan masyarakat," tandasnya. (Antara)
Baca Juga: Gubernur Kalteng Beri Hadiah Aparat yang Tembak Bandar Narkoba
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN