Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Turki Suleyman Soylu membagi pengalaman terkait kebijakan negerinya membangun dinding perbatasan sepanjang 860 km antara Turki-Suriah untuk mengatasi persoalan Foreign Terrorist Fighters (FTF).
Suleyman menceritakan kebijakan negerinya itu kepada Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dan Kepala BNPT Suhardi Alius dalam pertemuan bilateral mereka yang digelar di Ankara, Rabu (5/7/2017).
"Ada pembangunan dinding, sudah dibangun dinding di perbatasan sepanjang 700 km dari total 860-an km. Dinding perbatasan antara Turki dan Suriah," kata Retno dikutip dari Antara.
Retno mengatakan, Turki memang mempunyai tantangan yang lebih besar terkait FTF mengingat posisi geografisnya berbatasan langsung dengan Suriah.
Karena itu, Indonesia meminta masukan dan kiat-kiat dari Turki dalam hal penanganan FTF dan terorisme yang salah satunya diatasi dengan pembangunan dinding ratusan km setinggi 3 m tersebut.
Sementara Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan pembangunan dinding perbatasan oleh Turki sesuai cerita Mendagri Turki membuat arus keluar masuk orang dari dan ke Turki semakin terpantau.
"Jadi tidak mudah lagi orang keluar masuk ke Turki atau ke Suriah karena sudah ada dinding sehingga yang akan masuk harus melalui pemeriksaan yang signifikan. Mudah-mudahan ini juga membantu kita dalam kaitan dengan WNI yang masuk atau mencoba untuk masuk ke Suriah," katanya.
Suhardi mengaku terus berkoordinasi terkait masih banyaknya WNI yang mencoba menyeberang ke Suriah melalui Turki.
Secara khusus ia mengapresiasi WNI yang memberikan informasi terkini terkait kondisi di wilayah konflik Suriah.
Baca Juga: Persib Menang Tipis atas PSM Makassar 2-1
"Apa yang mereka sampaikan itu hasil pengalaman kalau kita pemerintah yang ngomong seakan-akan rekayasa, kalau mereka yang sampaikan, mana ada sih di daerah pertempuran seperti itu diiming-imingi pekerjaan dengan gaji dan sebagainya. Sudah banyak yang seperti itu tapi ini kan perlu terus testimoni dari yang merasakan itu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat kita," katanya.
Menurut Retno, WNI yang bisa keluar dari wilayah Suriah memberikan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut dinilai sangat baik dan penting untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak.
"Juga untuk mencegah korban yang dibohongi lebih banyak mengenai situasi yang digambarkan bagus, baik di Suriah. Jadi kesaksian mereka memiliki nilai yang sangat berarti untuk mencegah jatuhnya korban," kata Retno.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS