Kawasan Bukit Duri [suara.com/Sarah Andinie]
Padino (75), warga yang sejak tahun 1952 tinggal di RT 4, RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, akhirnya bersedia direlokasi ke rumah susun sederhana sewa Rawa Bebek. Padino pindah ke rusunawa sejak Rabu (5/7/2017), kemarin, yang merupakan batas terakhir surat peringatan yang ketiga.
"Iya, saya dari kemarin sudah pindah. bukan cuma saya, warga lainnya juga. terakhir kan kemarin batas SP 3-nya. jadi udah pada pindah," kata dia, Kamis (6/7/2017).
Padino mendapatkan jatah kamar di rusunawa Rawa Bebek di lantai 5.
"Iya saya dapat jatahnya di lantai lima, bayarnya kalau ngga salah Rp250 ribu atau Rp225 ribu. Makin turun ke bawah lebih mahal, lantai satu itu Rp310 ribu, lantai dua Rp275 ribu kalau nggak salah," katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan warga bernama Marsih (51).
"Iya saya sudah pindah dari kemarin, tapi dapatnya di basement, karena suami saya lumpuh nggak bisa jalan," kata Marsih.
Padino dan Marsih menilai fasilitas yang diberikan pemerintah Jakarta di rusun baik, tetapi mereka merasa tetap lebih nyaman tinggal di Bukit Duri.
"Kita kan di sini udah dari kecil. Saya (Marsih) sudah dari bayi di sini. Kalau Pak Padino kan masih pas umur 10 tahun ya," kata dia.
Salah satu hal yang memberatkan warga tinggal di rusunawa adalah faktor biaya hidup. Otomatis sekarang biaya yang harus dikeluarkan bertambah, salah satu contoh pengeluaran untuk bayar listrik.
"Iya jadinya di situ mahal, listrik beli Rp50 ribu dapatnya malah 30ribu, listriknya nggak sampai seminggu. Enakan di rumah lama sebenarnya, di sana semua bayar. Di sini paling listrik Rp150 ribu perbulan. Kalau di sana irit-irit juga listrik Rp600 ribu," katanya.
Seandainya ada pilihan, warga sebenarnya tidak mau pindah ke rusunawa, meskipun pemerintah menjanjikan banyak fasilitas, seperti kemudahan layanan transportasi dan pendidikan.
"Sebenernya, nggak setuju penggusurannya. tapi ya apa boleh buat, terima apa adanya, karena yang pindah juga ramai-ramai," katanya.
Proses penataan kawasan Bukit Duri dilakukan setelah dialog dengan warga.
Pemerintah berharap warga memahami kebijakan relokasi ke rumah susun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan.
Penataan kawasan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung. [Sarah Andinie]
"Iya, saya dari kemarin sudah pindah. bukan cuma saya, warga lainnya juga. terakhir kan kemarin batas SP 3-nya. jadi udah pada pindah," kata dia, Kamis (6/7/2017).
Padino mendapatkan jatah kamar di rusunawa Rawa Bebek di lantai 5.
"Iya saya dapat jatahnya di lantai lima, bayarnya kalau ngga salah Rp250 ribu atau Rp225 ribu. Makin turun ke bawah lebih mahal, lantai satu itu Rp310 ribu, lantai dua Rp275 ribu kalau nggak salah," katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan warga bernama Marsih (51).
"Iya saya sudah pindah dari kemarin, tapi dapatnya di basement, karena suami saya lumpuh nggak bisa jalan," kata Marsih.
Padino dan Marsih menilai fasilitas yang diberikan pemerintah Jakarta di rusun baik, tetapi mereka merasa tetap lebih nyaman tinggal di Bukit Duri.
"Kita kan di sini udah dari kecil. Saya (Marsih) sudah dari bayi di sini. Kalau Pak Padino kan masih pas umur 10 tahun ya," kata dia.
Salah satu hal yang memberatkan warga tinggal di rusunawa adalah faktor biaya hidup. Otomatis sekarang biaya yang harus dikeluarkan bertambah, salah satu contoh pengeluaran untuk bayar listrik.
"Iya jadinya di situ mahal, listrik beli Rp50 ribu dapatnya malah 30ribu, listriknya nggak sampai seminggu. Enakan di rumah lama sebenarnya, di sana semua bayar. Di sini paling listrik Rp150 ribu perbulan. Kalau di sana irit-irit juga listrik Rp600 ribu," katanya.
Seandainya ada pilihan, warga sebenarnya tidak mau pindah ke rusunawa, meskipun pemerintah menjanjikan banyak fasilitas, seperti kemudahan layanan transportasi dan pendidikan.
"Sebenernya, nggak setuju penggusurannya. tapi ya apa boleh buat, terima apa adanya, karena yang pindah juga ramai-ramai," katanya.
Proses penataan kawasan Bukit Duri dilakukan setelah dialog dengan warga.
Pemerintah berharap warga memahami kebijakan relokasi ke rumah susun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan.
Penataan kawasan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung. [Sarah Andinie]
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Cara Nonton Pengepungan di Bukit Duri, Film Thriller Joko Anwar Penuh Aksi!
-
Catat Tanggalnya, Pengepungan di Bukit Duri Siap Tayang di Prime Video
-
Deretan Film dan Serial Tayang Agustus di Prime Video, Ada Thriller hingga Komedi
-
Kebakaran di Jakarta Telan Korban Jiwa, DPRD DKI: Bukan Sekadar Musibah, Ini Alarm Masalah Urban
-
2 Anak Tewas, Cerita Ibu Korban Kebakaran di Tebet Nekat Lompat dengan Bayi yang Digendongnya
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
Terkini
-
Ketua Komisi X DPR RI: Pengajaran Bahasa Portugis Idealnya Diujicobakan di NTT Terlebih Dahulu
-
Jaringan Korupsi Haji 'Dikupas' Tuntas: 70 Persen Biro Travel Sudah Buka Suara ke KPK
-
Lahan Kuburan Menipis, Ini Alasan Pramono 'Sulap' Pemakaman Era COVID-19 di Rorotan jadi TPU
-
Penting Buat Peserta Jakarta Running Festival 2025! Ini 9 Titik Parkir di Sekitar GBK yang Disiapkan
-
KPK Ungkap Ada Pengkondisian Mesin EDC dalam Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Geledah Kantor Bea Cukai, Kejagung Ogah Beberkan Detail Kasusnya, Mengapa?
-
Setelah Pembalap, KPK Panggil Anak Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan, Tapi Mangkir...
-
BGN Proses Internal Kepala SPPG di Bekasi yang Lecehkan dan Aniaya Staf, Segera Dinonaktifkan
-
Lebih Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Transformasi Sistem Pensiun Nasional di Era Digital
-
Cara Ambil Bansos Rp900 Ribu di Kantor Pos, Bisa Diwakilkan Asal Bawa KTP dan KK