Suara.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), T. Taufiqulhadi, khawatir jika Pansus hak angket KPK prosesnya berhenti di tengah jalan.
Kekhawatiran muncul, menyusul pro dan kontra terkait Pansus hak angket terhadap komisi anti-rasuah tersebut.
"Saya khawatir kalau berhenti ditengah jalan, itu masyarakat nggak ngerti apapun dan akan menjadi back fire terhadap DPR," ujar Taufiqul dalam diskusi bertajuk "Nasib KPK Ditangan Pansus" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).
Karena itu, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini meminta masyarakat memberi kesempatan Pansus Hak Angket KPK di DPR untuk bekerja semaksimal mungkin.
"Kalau masyarakat memberi Pansus DPR kesempatan untuk bekerja dan Pansus bisa mengangkat sejumlah hal yang bisa dilihat masyarakat secara baik, karena itu saya harap masyarakat jangan dulu apriori, beri kesempatan semaksimal mungkin kepada DPR untuk melakukan hal itu," katanya.
Lebih lanjut, Taufiqul menuturkan keberadaan Pansus Hak Angket bukan untuk melemahkan KPK melainkan memperkuat lembaga KPK itu sendiri.
"Saya nggak berpikir untuk melemahkan atau memperkuat. Saya berpikir untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan secara umum," tandasnya.
Dalam diskusi tersebut, hadir pula pengamat hukum tata negara, Satya Arinanto, Ketua ILUNI Universitas Indonesia Tommy Suryatama, dan Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Umar Husin.
Sebelumnya, pada Kamis (6/7/2017) pagi, Pansus Angket KPK mendatangi Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sekitar pukul 10.45 WIB.
Baca Juga: Rossi Ungkap Penyebab Kegagalan Saingi Marquez di MotoGP Jerman
Di dalam lapas, mereka melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah narapidana kasus korupsi. Rapat dengar pendapat berakhir sekitar pukul 19.00 WIB.
Berita Terkait
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Bukan di Bawah Menteri, Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Baru Untuk Kelola Satu Data Indonesia
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman