Suara.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), T. Taufiqulhadi, khawatir jika Pansus hak angket KPK prosesnya berhenti di tengah jalan.
Kekhawatiran muncul, menyusul pro dan kontra terkait Pansus hak angket terhadap komisi anti-rasuah tersebut.
"Saya khawatir kalau berhenti ditengah jalan, itu masyarakat nggak ngerti apapun dan akan menjadi back fire terhadap DPR," ujar Taufiqul dalam diskusi bertajuk "Nasib KPK Ditangan Pansus" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).
Karena itu, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini meminta masyarakat memberi kesempatan Pansus Hak Angket KPK di DPR untuk bekerja semaksimal mungkin.
"Kalau masyarakat memberi Pansus DPR kesempatan untuk bekerja dan Pansus bisa mengangkat sejumlah hal yang bisa dilihat masyarakat secara baik, karena itu saya harap masyarakat jangan dulu apriori, beri kesempatan semaksimal mungkin kepada DPR untuk melakukan hal itu," katanya.
Lebih lanjut, Taufiqul menuturkan keberadaan Pansus Hak Angket bukan untuk melemahkan KPK melainkan memperkuat lembaga KPK itu sendiri.
"Saya nggak berpikir untuk melemahkan atau memperkuat. Saya berpikir untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan secara umum," tandasnya.
Dalam diskusi tersebut, hadir pula pengamat hukum tata negara, Satya Arinanto, Ketua ILUNI Universitas Indonesia Tommy Suryatama, dan Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Umar Husin.
Sebelumnya, pada Kamis (6/7/2017) pagi, Pansus Angket KPK mendatangi Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sekitar pukul 10.45 WIB.
Baca Juga: Rossi Ungkap Penyebab Kegagalan Saingi Marquez di MotoGP Jerman
Di dalam lapas, mereka melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah narapidana kasus korupsi. Rapat dengar pendapat berakhir sekitar pukul 19.00 WIB.
Berita Terkait
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
Mengapa KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi?
-
Hadiah Raja Saudi ke Jokowi Jadi Bancakan, Kisah Skandal Kuota Haji Bermula
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Sejumlah Uang
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
Bertemu Dubes Filipina, Yusril Jajaki Transfer Narapidana dan Bahas Status WNI Tanpa Dokumen
-
Dianggap Menista Salat, Habib Rizieq Minta Netflix Hapus Konten Mens Rea
-
Antisipasi Banjir, Pramono Luncurkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta