Penataan daerah Bukit Duri [suara.com/Sarah Andinie]
Hunian warga di empat RT di RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang terkena dampak proyek normalisasi Kali Ciliwung diratakan dengan tanah, Selasa (11/7/2017). Tak ada perlawanan warga karena mereka sudah menerima kompensasi berupa tinggal di rumah susun.
Ketua RT Anas (47) bahkan menjadi koordinator kepindahan warga Rt RT dan RT 4 ke rumah susun sewa sederhana Rusun Rawa Bebek.
''Iya, saya tinggal di sini sejak tahun 2001. Saya kemarin komandoin pindahnya warga RT 3 dan 4 ke rusun, ya kurang lebih 243 kartu keluargalah,'' ujar Anas kepada Suara.com.
Anas dapat memahami tujuan penataan kawasan Bukit Duri yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
''Ini kan perluasan kali, buat keindahan kalinya juga mungkin. Ya normalisasilah. Ini kan program Pemerintah untuk meminimalisir banjir, kalau untuk nggak banjir sama sekali nggak mungkin,'' kata Anas.
Menurut Anas tentu setelah rumah-rumah diratakan dengan tanah, pemerinah akan segera menatanya sesuai peruntukan.
''Ya pembangunannya pasti setelah ini, ini kan kerjanya cepet biasanya. Udah rata semuanya, pasti langsung dikerjain. Kalau target selesai pastinya, kurang tahu kapan. Yang pasti harus tahun ini,'' kata Anas.
Anas mengatakan seharusnya pemerintah jangan hanya menertibkan rumah penduduk, semua bangunan yang berdiri di tepi sungai seharusnya ditata juga.
''Sebenernya kalau Pemerintah mau sportif, gedung sebelah kali juga harus dibongkar dong. Tapi kan yang dibongkarnya cuma daerah kita doang. Tapi ya karena ini sudah jadi program Pemerintah, suka nggak suka, mau nggak mau ya harus ikutin aturan,'' kata Anas.
Warga bernama Laiman (66) berharap pemerintah pro rakyat setelah merelokasi warga ke rumah susun.
''Kami minta kepada Pemerintah yang membangun kebijakan, khususnya untuk penghuni Rusun Rawa Bebek yang digusur. Kami minta keringananlah, karena kan kami awalnya nggak ngontrak, jadi harus ngontrak. Nggak semua warga punya pendapatan biaya yang sama. Jangan sampai dibebani dengan uang pembayaran,'' kata Laiman.
Anas berharap warga pindahan dari Bukit Duri jangan diminta bayaran sewa rusun.
''Kalau bisa jangan dikasih sewalah, dikasih milik. Karena kan listrik di situ juga mahal, nggak subsidi. Terus kita digusur kan juga tanpa dapat ganti rugi sepeserpun. Padahal harusnya, 20 tahun penempatan lahan kita dapat surat tanah. Ini kan nggak,'' kata Anas. [Sarah Andinie]
Ketua RT Anas (47) bahkan menjadi koordinator kepindahan warga Rt RT dan RT 4 ke rumah susun sewa sederhana Rusun Rawa Bebek.
''Iya, saya tinggal di sini sejak tahun 2001. Saya kemarin komandoin pindahnya warga RT 3 dan 4 ke rusun, ya kurang lebih 243 kartu keluargalah,'' ujar Anas kepada Suara.com.
Anas dapat memahami tujuan penataan kawasan Bukit Duri yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
''Ini kan perluasan kali, buat keindahan kalinya juga mungkin. Ya normalisasilah. Ini kan program Pemerintah untuk meminimalisir banjir, kalau untuk nggak banjir sama sekali nggak mungkin,'' kata Anas.
Menurut Anas tentu setelah rumah-rumah diratakan dengan tanah, pemerinah akan segera menatanya sesuai peruntukan.
''Ya pembangunannya pasti setelah ini, ini kan kerjanya cepet biasanya. Udah rata semuanya, pasti langsung dikerjain. Kalau target selesai pastinya, kurang tahu kapan. Yang pasti harus tahun ini,'' kata Anas.
Anas mengatakan seharusnya pemerintah jangan hanya menertibkan rumah penduduk, semua bangunan yang berdiri di tepi sungai seharusnya ditata juga.
''Sebenernya kalau Pemerintah mau sportif, gedung sebelah kali juga harus dibongkar dong. Tapi kan yang dibongkarnya cuma daerah kita doang. Tapi ya karena ini sudah jadi program Pemerintah, suka nggak suka, mau nggak mau ya harus ikutin aturan,'' kata Anas.
Warga bernama Laiman (66) berharap pemerintah pro rakyat setelah merelokasi warga ke rumah susun.
''Kami minta kepada Pemerintah yang membangun kebijakan, khususnya untuk penghuni Rusun Rawa Bebek yang digusur. Kami minta keringananlah, karena kan kami awalnya nggak ngontrak, jadi harus ngontrak. Nggak semua warga punya pendapatan biaya yang sama. Jangan sampai dibebani dengan uang pembayaran,'' kata Laiman.
Anas berharap warga pindahan dari Bukit Duri jangan diminta bayaran sewa rusun.
''Kalau bisa jangan dikasih sewalah, dikasih milik. Karena kan listrik di situ juga mahal, nggak subsidi. Terus kita digusur kan juga tanpa dapat ganti rugi sepeserpun. Padahal harusnya, 20 tahun penempatan lahan kita dapat surat tanah. Ini kan nggak,'' kata Anas. [Sarah Andinie]
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Omara Esteghlal Raih Piala Citra Pertama, Ucapan Manis buat Prilly Bikin Baper
-
Cara Nonton Pengepungan di Bukit Duri, Film Thriller Joko Anwar Penuh Aksi!
-
Catat Tanggalnya, Pengepungan di Bukit Duri Siap Tayang di Prime Video
-
Deretan Film dan Serial Tayang Agustus di Prime Video, Ada Thriller hingga Komedi
-
Kebakaran di Jakarta Telan Korban Jiwa, DPRD DKI: Bukan Sekadar Musibah, Ini Alarm Masalah Urban
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
Terkini
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam
-
Waspada Cuaca Ekstrem, Distamhut DKI Pangkas 69 Ribu Pohon Rawan
-
Polisi Gadungan Bersenpi Peras Korban di ATM Pondok Gede, Motor dan Uang Rp 4,2 Juta Raib!
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
-
Pengembang Dibuat 'Panas Dingin', Apa Alasan Sebenarnya KDM Setop Sementara Izin Perumahan di Jabar?
-
Lumpur Setinggi 2 Meter Mustahil Disingkirkan? Ini Solusi Manfaatkan Kayu Gelondongan Sisa Banjir
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL