Penataan daerah Bukit Duri [suara.com/Sarah Andinie]
Hunian warga di empat RT di RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang terkena dampak proyek normalisasi Kali Ciliwung diratakan dengan tanah, Selasa (11/7/2017). Tak ada perlawanan warga karena mereka sudah menerima kompensasi berupa tinggal di rumah susun.
Ketua RT Anas (47) bahkan menjadi koordinator kepindahan warga Rt RT dan RT 4 ke rumah susun sewa sederhana Rusun Rawa Bebek.
''Iya, saya tinggal di sini sejak tahun 2001. Saya kemarin komandoin pindahnya warga RT 3 dan 4 ke rusun, ya kurang lebih 243 kartu keluargalah,'' ujar Anas kepada Suara.com.
Anas dapat memahami tujuan penataan kawasan Bukit Duri yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
''Ini kan perluasan kali, buat keindahan kalinya juga mungkin. Ya normalisasilah. Ini kan program Pemerintah untuk meminimalisir banjir, kalau untuk nggak banjir sama sekali nggak mungkin,'' kata Anas.
Menurut Anas tentu setelah rumah-rumah diratakan dengan tanah, pemerinah akan segera menatanya sesuai peruntukan.
''Ya pembangunannya pasti setelah ini, ini kan kerjanya cepet biasanya. Udah rata semuanya, pasti langsung dikerjain. Kalau target selesai pastinya, kurang tahu kapan. Yang pasti harus tahun ini,'' kata Anas.
Anas mengatakan seharusnya pemerintah jangan hanya menertibkan rumah penduduk, semua bangunan yang berdiri di tepi sungai seharusnya ditata juga.
''Sebenernya kalau Pemerintah mau sportif, gedung sebelah kali juga harus dibongkar dong. Tapi kan yang dibongkarnya cuma daerah kita doang. Tapi ya karena ini sudah jadi program Pemerintah, suka nggak suka, mau nggak mau ya harus ikutin aturan,'' kata Anas.
Warga bernama Laiman (66) berharap pemerintah pro rakyat setelah merelokasi warga ke rumah susun.
''Kami minta kepada Pemerintah yang membangun kebijakan, khususnya untuk penghuni Rusun Rawa Bebek yang digusur. Kami minta keringananlah, karena kan kami awalnya nggak ngontrak, jadi harus ngontrak. Nggak semua warga punya pendapatan biaya yang sama. Jangan sampai dibebani dengan uang pembayaran,'' kata Laiman.
Anas berharap warga pindahan dari Bukit Duri jangan diminta bayaran sewa rusun.
''Kalau bisa jangan dikasih sewalah, dikasih milik. Karena kan listrik di situ juga mahal, nggak subsidi. Terus kita digusur kan juga tanpa dapat ganti rugi sepeserpun. Padahal harusnya, 20 tahun penempatan lahan kita dapat surat tanah. Ini kan nggak,'' kata Anas. [Sarah Andinie]
Ketua RT Anas (47) bahkan menjadi koordinator kepindahan warga Rt RT dan RT 4 ke rumah susun sewa sederhana Rusun Rawa Bebek.
''Iya, saya tinggal di sini sejak tahun 2001. Saya kemarin komandoin pindahnya warga RT 3 dan 4 ke rusun, ya kurang lebih 243 kartu keluargalah,'' ujar Anas kepada Suara.com.
Anas dapat memahami tujuan penataan kawasan Bukit Duri yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
''Ini kan perluasan kali, buat keindahan kalinya juga mungkin. Ya normalisasilah. Ini kan program Pemerintah untuk meminimalisir banjir, kalau untuk nggak banjir sama sekali nggak mungkin,'' kata Anas.
Menurut Anas tentu setelah rumah-rumah diratakan dengan tanah, pemerinah akan segera menatanya sesuai peruntukan.
''Ya pembangunannya pasti setelah ini, ini kan kerjanya cepet biasanya. Udah rata semuanya, pasti langsung dikerjain. Kalau target selesai pastinya, kurang tahu kapan. Yang pasti harus tahun ini,'' kata Anas.
Anas mengatakan seharusnya pemerintah jangan hanya menertibkan rumah penduduk, semua bangunan yang berdiri di tepi sungai seharusnya ditata juga.
''Sebenernya kalau Pemerintah mau sportif, gedung sebelah kali juga harus dibongkar dong. Tapi kan yang dibongkarnya cuma daerah kita doang. Tapi ya karena ini sudah jadi program Pemerintah, suka nggak suka, mau nggak mau ya harus ikutin aturan,'' kata Anas.
Warga bernama Laiman (66) berharap pemerintah pro rakyat setelah merelokasi warga ke rumah susun.
''Kami minta kepada Pemerintah yang membangun kebijakan, khususnya untuk penghuni Rusun Rawa Bebek yang digusur. Kami minta keringananlah, karena kan kami awalnya nggak ngontrak, jadi harus ngontrak. Nggak semua warga punya pendapatan biaya yang sama. Jangan sampai dibebani dengan uang pembayaran,'' kata Laiman.
Anas berharap warga pindahan dari Bukit Duri jangan diminta bayaran sewa rusun.
''Kalau bisa jangan dikasih sewalah, dikasih milik. Karena kan listrik di situ juga mahal, nggak subsidi. Terus kita digusur kan juga tanpa dapat ganti rugi sepeserpun. Padahal harusnya, 20 tahun penempatan lahan kita dapat surat tanah. Ini kan nggak,'' kata Anas. [Sarah Andinie]
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Cara Nonton Pengepungan di Bukit Duri, Film Thriller Joko Anwar Penuh Aksi!
-
Catat Tanggalnya, Pengepungan di Bukit Duri Siap Tayang di Prime Video
-
Deretan Film dan Serial Tayang Agustus di Prime Video, Ada Thriller hingga Komedi
-
Kebakaran di Jakarta Telan Korban Jiwa, DPRD DKI: Bukan Sekadar Musibah, Ini Alarm Masalah Urban
-
2 Anak Tewas, Cerita Ibu Korban Kebakaran di Tebet Nekat Lompat dengan Bayi yang Digendongnya
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan