Suara.com - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar daerahnya dijadikan Ibu Kota Negara.
"Kami mengajukan usul agar pusat pemerintahan, ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur," kata Awang di Balikpapan, dikutip dari Antara, Kamis (13/7/2017).
Usulan itu ia sampaikan ketika memberikan laporan dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform oleh Presiden Joko Widodo di Balikpapan Sport and Convention Center di Kota Balikpapan.
Usulan itu, kata dia, mempertimbangkan Kaltim yang memiliki lahan yang masih cukup luas. Hal itu juga didukung dengan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim di antaranya pembangunan industri yang tidak ada masalah lagi. Kaltim juga sudah membangun sejumlah proyek infrastruktur strategis termasuk jembatan.
"Berapapun lahan yang diperlukan Bappenas kami siap untuk memfasilitasinya. Di samping itu Kaltim berada pada posisi geopolitik dan geostrategis yang sangat baik," katanya.
Kaltim, kata dia, terletak pada alur laut kepulauan atau ALKI II sebagai alernatif Alur Laut Kepulauan Indonesia I yang berpusat atau untuk jalur pelayaran ke Selat Singapura.
Maka agar tidak selalu bergantung pada Singapura, Kaltim bisa menjadi alternatif karena bisa melayani akses langsung ke Asia Timur atau ke mancanegara lainnya tanpa harus melewati Jakarta atau Singapura.
Selain itu, ia menambahkan masyarakat Kaltim relatif lebih siap karena selama ini dikenal sebagai masyarakat yang heterogen dengan semua suku bangsa dan agama ada di dalamnya.
"Di sini tidak pernah ada perselisihan antar suku agama, kita hidup rukun, gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja," katanya.
Faktor pendukung lain yakni Kaltim telah memiliki banyak infrastruktur strategis, termasuk bandara internasional yang bisa menampung pesawat berbadan lebar.
Di sisi lain, Balikpapan juga mempunyai pelabuhan internasional yang didukung dengan pembangunan jembatan bahkan jembatan tol, termasuk juga jalan tol Samarinda-Bontang yang masuk dalam proyek strategis nasional.
Sementara itu Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama mengaku tidak mau menyinggung soal pemindahan ibu kota karena hal itu masih dalam kajian Bappenas.
"Mengenai ibu kota saya tidak mau singgung itu dulu karena masih dalam kajian Bappenas," katanya.
Presiden mengatakan ada tiga tempat atau tiga provinsi yang masuk dalam kajian Bappenas namun Presiden tidak akan membuka nama-nama tempat tersebut saat ini.
"Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung," katanya.
Berita Terkait
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Fakta Sebenarnya di Balik Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu
-
Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Gelar Perkara Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Cs Jadi Tersangka?
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM
-
Raperda KTR Ancam 'Bunuh' Konser Musik Jakarta, Legislator: Banyak Mudharatnya
-
Pohon Tumbang Teror Warga Jakarta, Pramono Anung: 62 Ribu Sudah Dirapikan, Cuaca Ekstrem Biangnya
-
KPK Bidik Raksasa Sawit Jadi Tersangka Korporasi di Kasus Suap Inhutani V
-
Menteri PANRB Rini Widyantini: Paguyuban PANRB Perkuat Ekosistem Birokrasi Kolaboratif