Dalam konferensi pers semalam di rumah Novanto, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dia tidak hadir dan hanya diwakilkan kepada Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.
Idrus mengabarkan jika kondisi kesehatan Novanto tetap sehat usai ditetapkan menjadi tersangka. Sebelumnya sempat beredar kabar dia vertigo sejak beberapa hari lalu.
"Sekarang ini sehat wal afiat," kata Idrus.
Bahkan, kata Idrus, Novanto sempat memimpin rapat singkat DPP Partai Golkar di rumahnya. Sejumlah kesepakatan diambil dari hasil rapat singkat yang dihadiri puluhan pengurus DPP partai.
"Tadi dia pimpin rapat singkat dan beberapa hasil rapat sudah diputuskan. Di antaranya bahwa DPP Partai Golkar akan rapat pleno di DPP Partai Golkar," ujar dia.
Apakah penetapan status tersangka tersebut akan mengubah peta dukungan Golkar ke pemerintahan Presiden Joko Widodo?
Idrus menegaskan dukungan politik Partai Golkar terhadap pemerintah tidak akan berubah.
Partai Golkar sudah mendeklarasikan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai masa tugas tuntas.
"Beberapa bulan ke depan akan memasuki tahapan awal tahun politik. Pasti gonjang-ganjing dan posisi Golkar akan banyak dibicarakan. Tadi kita juga mempertegas bahwa kami semua DPP partai Golkar, konsisten kepada hasil Munaslub 2016 yang menetapkan memberikan dukungan kepada pemerintah Jokowi-JK. Tidak akan berubah sedikit pun," tuturnya.
"Kemudian, secara politik kita mempertegas kembali tentang keputusan Rapimnas DPP Golkar 2016 dan 2017 bahwa partai Golkar mendukung mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada 2019 yang akan datang," Idrus menambahkan.
Keputusan politik ini, kata Idrus, akan dibahas lagi dalam rapat pleno yang akan digelar di Kantor DPP Partai Golkar, di Slipi, Jakarta, siang ini. Dia berharap putusan yang sudah dibuat akan diperkuat dari hasil rapat pleno nanti.
"Ini besok akan diperkuat dalam rapat pleno dpp golkar dan sudah kita undang seluruh jajaran pengurus partai Golkar," kata dia.
Partai Golkar akan mempertimbangkan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka Novanto. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, partai ini akan menunggu surat resmi penetapan tersangka dari KPK.
"Dari bidang hukum DPP Partai Golkar kita minta untuk segera mendapatkan surat penetapan tersangka terhadap Novanto. Setelah itu baru akan dilakukan kajian dan tentu akan diputuskan dalam rapat pleno besok tentang langkah hukum yang diambil termasuk pra peradilan. Boleh jadi ada langkah hukum lain," tutur Idrus.
Masalah ini, kata Idrus, juga akan dibahas dalam rapat pleno. (Bagus Santosa)
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Siapa Juwono Sudarsono? Profil Menhan Sipil Pertama dan Tokoh Reformis TNI
-
Pengembang Game: Proteksi Belum Cukup, Anak Harus Diawasi 24 Jam
-
Perang Klaim AS-Iran: Teheran Tepis Kabar Damai yang Digagas Trump
-
Kabar Duka, Eks Menhan Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di RSPI
-
Waspada Child Grooming, Pengamat Sebut PP Tunas Jadi Senjata Baru Lindungi Anak di Dunia Digital
-
PP Tunas Berlaku, Menag Tekankan Fondasi Agama dan Etika untuk Lindungi Anak di Ruang Digital
-
Krisis Selat Hormuz Memanas, Negara Teluk Siapkan Jalur Alternatif
-
Siap-Siap! Besok Puncak Arus Balik Kedua di Kampung Rambutan, 6 Ribu Orang Bakal Tiba di Jakarta
-
Fenomena Pendatang Baru: DPRD Ingatkan Pemprov DKI Jakarta Soal Bom Waktu Sosial
-
Soroti Penyalahgunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK: Bisa Jadi Pintu Masuk Korupsi