Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan upaya uji materi atau judicial review terhadap Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu tidak akan menganggu jadwal Pemilu 2019 serentak.
Seperti diketahui, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019 mendatang. Rangkaian tahapan pemilu itu sendiri akan dimulai tahun ini, tepatnya pada Oktober 2017.
UU itu baru saja disahkan lewat rapat paripurna, Jumat (21/7/2017), dini hari. Namun, langsung akan diujimaterikan oleh sejumlah elemen karena dianggap tidak sesuai konstitusi lantaran mengatur Presidential Threshold sebesar 20 persen untuk kursi DPR dan atau 25 persen untuk perolehan suara nasional.
"Dasar KPU membuat peraturan penyelenggaraan Pemilu serentak adalah UU. Dan UU ini sudah kita sahkan," kata Tjahjo usai rapat paripurna.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, KPU diminta segera membentuk Peraturan KPU secepatnya. PKPU ini mesti merujuk dari UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan.
"Hal yang belum sempurna, kita sempurnakan. Hal yang sudah sempurna kita pertahankan," kata dia.
Rapat Paripurna pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri berjalan penuh drama. Empat Fraksi memilih walkout dan tidak ingin bertanggungjawab atas voting dalam Rapat Paripurna yang berlangsung, Kamis (21/7/2017).
Empat Fraksi yang memilik untuk walkout adalah Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Curhat ASN soal WFH Setiap Jumat: Bisa Hemat Rp 400 Ribu Sebulan tapi Banyak Distraksi
-
Waspadai Hantavirus, DPR Desak Pemerintah Perketat Bandara dan Pelabuhan
-
Tantangan Iklim Makin Kompleks, Pendekatan Interdisipliner Dinilai Jadi Kunci
-
Kisah Penjaga Perlintasan di Jogja: Lari Kibarkan Bendera Merah Hentikan Kereta saat Ada Mobil Mogok
-
Tewas Dalam Kebakaran, Jenazah Anggota BPK Haerul Saleh Dimakamkan di Kolaka
-
Mampu Serap Banyak Karbon, Lahan Gambut Jadi Fokus Penelitian Global Untuk Perkuat Kebijakan
-
Dikenal Baik dan Suka Menolong, Menteri Koperasi Ngaku Sering Tukar Pikiran dengan Haerul Saleh
-
Haerul Saleh Wafat dalam Tragedi Kebakaran, Mentan: Beliau Selalu Mengedepankan Kepentingan Bangsa
-
Polemik Anggaran Pendidikan! JPPI Sebut Jutaan Guru Hidup dengan Upah Tak Layak
-
Kasus Pelecehan Santri Pati: Selly Gantina Ingatkan Bahaya Sembunyikan Pelaku