Suara.com - Tiga pimpinan DPR walkout dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat Rancangan Undang-Undang Pemilu, Jumat (21/7/2017), dini hari. Ketiganya yaitu Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN).
Pemimpin rapat paripurna selanjutnya diambil alih Ketua DPR Setya Novanto (Golkar) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri mengatakan keputusan rapat tetap sah meskipun Novanto sendirian yang memimpin rapat.
"Karena kan sudah hadir Pak Fadli, Pak Taufik, Pak Agus, saya dan Pak Nov sudah tandatangani daftar hadir sebagai syarat kehadiran pimpinan," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Fahri kemudian menjelaskan kenapa dia tidak ikut walkout dan tetap mendampingi Novanto.
"Biar sidang ada dua orang. Pertama-pertama, saya nggak ada yang ajak konsul, karena independen (setelah dipecat PKS). Jadi pemimpin saya temani (Novanto) supaya keputusan (rapat) lebih lancar," kata dia.
Dalam rapat paripurna semalam, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Demokrat, dan Fraksi PKS walkout karena menolak pengambilan keputusan RUU Pemilu lewat voting. Setelah itu, diputuskan RUU Pemilu dengan memuat materi-materi presidential threshold 20-25 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, dan lokasi kursi 3-10 kursi per dapil.
Fahri merupakan politikus yang dipecat oleh PKS, tetapi dia menggugatnya dan sekarang proses hukum masih berjalan.
Sebelum keputusan, ada peristiwa menarik dalam rapat paripurna pengambilan keputusan kemarin.
Ketika anggota Fraksi PKS diminta berdiri untuk dihitung jumlah anggotanya, Fahri yang duduk di barisan pimpinan ikut berdiri. Ketika itu, PKS memilih paket B yaitu presidential threshold 0 persen.
Tapi ketika Fraksi PKS memutuskan walkout karena tak setuju dengan voting, Fahri tak ikut walkout.
"Saya bertahan sebagai pimpinan Dewan. Secara etis memang harus ada dua. Saya mengambil itu. Kedua, kalau ditanya sikap angket, karena saya satu-satunya yang berbeda dengan bapak-bapak, saya pilih B tapi tidak walkout," kata Fahri dalam interupsi.
Berita Terkait
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
-
Wamen PKP Soroti Backlog 15 Juta Unit Rumah, Singgung Properti Syariah
-
Qatar Garap Proyek 3 Juta Rumah di Indonesia, Kapan Mulai Dibangun?
-
Publik Meledak, Buntut Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Dinaikkan
-
Seruan Keras Syahganda Nainggolan: Copot Maruarar Sirait, Ganti dengan Fahri Hamzah
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah