Kepolisian Daerah Metro Jaya mempunyai rencana memberdayakan juru parkir liar atau yang biasa disebut "Pak Ogah" alias warga sipil yang suka mengatur arus lalu lintas. Namun rencana ini dipertanyakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane.
"Itu kan pernah diconlba, beberapa tahun lalu polisi pernah merekrut, mereka dikasih rompi dan diberi pengarahan. Tapi itu hanya sesaat. Setelah itu mereka tidak terurus itu juga sudah tidak ada lagi (pemberdayaan Pak Ogah)," kata Neta, Sabtu (29/7/2017).
Neta menyebut bila Polda Metro Jaya merekrut dan memberdayatakan Pak Ogah untuk membantu polisi dalam mengurai kemacetan lalu lintas, maka konsep tersebut harus jelas. Pasalnya berdasarkan pengalaman sebelumnya, para Pak Ogah yang sempat direkrut tersebut pada akhirnya kembali terlantar.
"Ya, itu kan perlu konsisten dan konsep yang matang. Jangan hangat - hangat lagi sekarang. Tapi, seperti yang dulu kan jadi nggak ada gunanya Pak Ogah," ujar Neta.
Neta mengatakan bila polisi tidak konsisten dalam perekrutan dan memberdayakan Pak Ogah, maka hanya akan menimbulkan persoalan baru. Terutama jika nantinya mereka kembali tidak ada yang mengurus.
"Itu kan selama ini kami lihat kelemahan dari konsep dan program Dirlantas Polda Metro adalah tidak konsisten dan tambal sulam. Setiap ganti komandan ganti konsep. Akibatnya tidak ada kesinambungan, jadi perlu konsep yang jelas untuk rencana itu," kata Neta.
Maka dari itu, Neta menunggu kejelasan dari rencana Polda Metro Jaya merekrut Pak Ogah sebagai solusi yang baik untuk mengurai kemacetan.
" Mari kita tunggu saja. Konsistensinya dan nasib konsep itu ke depan," ujar Neta.
Baca Juga: Polda Metro Mulai Mendata 'Pak Ogah' untuk Jadi Supeltas
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra mengatakan wacana ini sedang dibahas.
"Menggunakan Supertas, sukarelawan pengatur lalu lintas, itu program yang akan dibicarakan, dipresentasi. Nanti dia akan pakai seragam," kata Halim di Polda Metro Jaya, Jumat (21/7/2017).
Supertas akan ditempatkan ke beberapa titik yang paling rawan macet. Mereka akan diberi seragam khusus untuk mengenali fungsi mereka.
Terkait honor supertas, Halim mengatakan polisi akan bekerjasama dengan perusahaan swasta dengan memanfaatkan dana company social responsibility.
"Itu kita minta beberapa perusahaan untuk menggaji dia, melalui CSR itu, nanti kita minta untuk (memberi upah) pengatur lalu lintas," terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi