Suara.com - Presidium Alumni 212 mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (2/8/2017). Mereka meminta hasil rekomendasi dari Komnas HAM terkait aduan dugaan kriminalisasi ulama oleh pemerintahan Joko Widodo.
Rekomendasi itu pun diberikan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.
"Arah dari rekomendasi ini adalah intinya damailah Indonesia," kata Pigai di Gedung Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat.
Pigai meminta kegaduhan yang terjadi selama ini dapat diselesaikan dengan baik. Mengedepankan dialog daripada pendekatan lain disarankan Pigai untuk menciptakan situasi yang aman di Indonesia.
"Mari kita sudahi semua-semua yang sudah kita lakukan, kita rekatkan hubungan vertikal dan horizontal, dialog yang bermanfaat. Kita selesaikan dengan sebuah rekonsiliasi dan perdamaian. Untuk apa, agar Indoneia tetap lestari, aman dan damai," kata Pigai.
Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Indonesia agar mengindahkan rekomendasi yang telah dibuat oleh Komnas HAM. Sebab, rekomendasi tersebut diarahkan pada penciptaan situasi yang damai buat Indonesia.
"Setelahnya, kita bangun Indonesia dengan kerja-kerja. Kita berharap seluruh kegaduhan bisa diselsaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM," kata Pigai.
Diketahui, rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri. Pasalnya, keduanya dianggap sebagai pihak yang melakukan kriminalisasi kepada para ulama.
"Pak Jokowi kan sebagai pihak Terkait satu, Kapolri sebagai terkait dua, dan kita sebagai pemohon. Rekomendasinya ditujukan kepada Presiden dan Kapolri," kata Deklarator Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo.
Baca Juga: Alumni 212 Tolak Dana Haji Dipakai Bangun Infrastruktur
Sementara Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif mengatakan belum mengetahui isi rekomendasi tersebut. Karrna itu, dia belum bisa menanggapi termasuk bagaiamana menyikapi hasil rekomendasi tersebut.
"Yang jelas isinya itu hasil pengaduan kita yang sudah 12 minggu kita tunggu. Insya Allah akan kita pelajari rekomendasi itu. Langkah-langkah apa yang kita ambil, nanti baru kita sampaikan," kata Slamet.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Posisi Fleksibel PDIP Bikin Parpol Koalisi Pemerintah Gelisah
-
AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol
-
KPK Dalami Asal-Usul Aset Silmy Karim yang Disita dalam Kasus Izin Tinggal WNA
-
GKR Hemas Ajak Generasi Muda Bangun Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya
-
GERD Kambuh, Dokter Tifa Pakai Kursi Roda usai Pemeriksaan di RS Polri
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA
-
Penyakit Bawaan Ditemukan Saat Pemeriksaan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim
-
Anak 5 Tahun Bongkar Dugaan Pembunuhan Ibunya di Tambora