Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif menyindir keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pemanfaatan dana untuk mendukung pembangunan infrastuktur di Tanah Air.
Menurut Ma'arif, dana jamaah haji yang ingin dipakai pemerintah merupakan uang milik kader HTI yang sudah menyetorkan dana haji kepada pemerintah.
"Uang jamaah haji yang ada sekitar Rp 90 triliun itu yang mau dipakai pemerintah, itu ada uang jamaah HTI. Banyak anggota dan kader HTI yang sudah menyetorkan dana haji," ujar Slamet di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta (28/7/2017).
Maka dari itu, ia mengganggap pemerintah lucu karena menggunakan uang kader HTI yang sudah di dzolimi pemerintah karena ormas HTI sudah dibubarkan pemerintah.
"Saya fikir lucu, uangnya (dana haji) dipakai, orangnya ditindas, organisasinya dibubarkan. Mau uangnya, tapi orangnya dizalimi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang sangat besar dimanfaatkan untuk pembangunan proyek nasional dan menguntungkan negara. Sebab dana haji masyarakat Indonesia mencapai Rp90 triliun.
"Ini sebuah potensi yang sangat besar. Kurang lebih ada Rp80 sampai Rp90 triliun. Jumlahnya triliun, bukan miliar, Rp93 triliun yang ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara kita," kata Jokowi dalam sambutannya di peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan peresmian pembukaan Silatnas Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7/2017.
Jokowi juga telah berpesan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) supaya dana haji bisa disimpan di tempat-tempat yang aman, jangan beresiko. Dia mengatakan sudah melihat cara-cara negara lain dalam mengelo dana haji.
Baca Juga: Fahri Hamzah: Dana Haji untuk Infrastruktur, Dilaknat Allah
Salah satu contoh lembaga tabung haji di Malaysia, di Negeri Jiran itu dana haji disimpan di industri perkebunan. Namun, Jokowi tak ingin dana haji disimpan di industri perkebunan seperti Malaysia, sebab masih beresiko jika terjadi kasus kebakaran hutan.
Jokowi menyarankan dana haji disimpan pada proyek pembangunan jalan tol, pelabuhan atau bandar udara.
"Kalau (dana haji dimanfaatkan) jalan tol, pelabuhan, airport, nggak akan ada ruginya. Dan itu sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang untuk di taruh yang enak-enak saja, yang beresiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati," tandas dia
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah: Dana Haji untuk Infrastruktur, Dilaknat Allah
-
Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Infrastruktur Tak Sesuai UU
-
Jokowi Optimis Indonesia Jadi Negara Terkuat Ekonomi di 2045
-
Kementerian PUPR Pakai Skema KPBU Untuk Infrastruktur Daerah
-
LRT Palembang Akan Selesai Lebih Cepat Dua Bulan Dari Target
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi
-
Bukan Cuma Cegah Abrasi, Inilah Manfaat Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekonomi Pesisir
-
Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar
-
Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang
-
UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI
-
Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang
-
Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan
-
Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond
-
Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik
-
Hadapi Industri yang Makin Kompleks, SIG Andalkan Kualitas SDM