Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan tak perlu ada aksi demonstrasi untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Hal ini menyusul rencana aksi unjuk rasa kelompok Presidium Alumni 212 menolak Perppu mengatur keberadaan ormas yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Kalau kami dari MUI sih tidak perlu ada demonstrasi, kita serahkan saja pada proses yang wajar, sesuai dengan Undang-Undang. Kan ada aturan, tidak perlu ada demo," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Terkait kelompok Presidium Alumni 212 yang akan menggelar demo pada Jumat besok dengan mengajak umat Islam, Ma'ruf mengimbau kepada semua umat untuk tidak perlu ikut.
"Kalau MUI sih umat nggak usah ikut," ujar dia.
Menurutnya Perppu tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi menyikapi pembubaran ormas HTI karena dianggap bertentangan dengan Pancasila merupakan keputusan yang sah dan wajar. Maka itu ia meminta jangan ada tekanan politik dari pihak atau kelomp[ok manapun terkait hal itu.
"Itu sudah ada mekanismenya. Pemerintah berhak membuat Perppu dan nanti Perppu itu diuji oleh DPR. Itu kan berjalan (sesuai prosedural) saja, tidak usah ada tekanan-tekanan dari pihak mana pun," tegas dia.
Dia menambahkan, MUI mendukung sikap Pemerintah membubarkan ormas yang anti Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mengenai mekanisme dalam proses membubarkan HTI ia serahkan kepada pemerintah, yang penting sesuai aturan perundang-undangan.
"Kami serahkan kepada pemerintah untuk mengambil semacam kebijakan yang tepat dalam mengatasi anti Pancasila, termasuk dengan langkah melalui Perppu. Kalau MUI prinsipnya masalah (ormas) anti Pancasila memang harus dibubarkan," tandas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Pernyataan Terkini Kejagung Soal Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Seret Anak 'Raja Tol' Jusuf Hamka
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
Jejak 'Uang Haram' Zarof Ricar Terendus, Aset Baru Rp 35 M Atas Nama Anak Ikut Disita