Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan bidang infrastruktur fisik, tetapi pembangunan sumber daya manusia lebih penting.
"Jangan dipikir kami hanya membangun infrastruktur fisik, tidak. Sumber daya manusia lebih penting daripada fisik tadi," kata Presiden Jokowi ketika memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jember, seperti diberitakan Antara, Minggu (13/8/2017).
Presiden menyebutkan kesenjangan antara wilayah barat, tengah, timur, Indonesia yang terjadi saat ini juga harus diselesaikan.
"Oleh sebab itu dalam menyelesaikan berbagai masalah agar nantinya dapat bersaing dengan negara-negara lain, kita memerlukan yang namanya infrastruktur," tuturnya.
Menurut dia, infrastruktur merupakan hal dasar sehingga pemerintah mengejar pembangun jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan lainnya.
"Karena ini kunci dasar agar kita memiliki daya saing. Kalau ini sudah hampir selesai, akan masuk babak besar kedua, yaitu pembangunan manusia. Ini yang harus dikerjakan. Kalau dua ini selesai, kita masuk ke fase industri, jasa, fase IT, akan lebih mudah karena pondasinya sudah kuat. Satu satu visi besar ini harus disampaikan kepada masyarakat," papar Jokowi.
Pada awal kuliah umumnya, Presiden Jokowi membahas tentang perubahan yang harus dihadapi dalam lima hingga sepuluh tahun yang akan datang karena perubahan itu begitu sangat cepat.
"Inilah masa transisi yang paling kita antisipasi. Perubahan sangat cepat. Kalau tidak menyadari kita bisa ditinggal, terutama menyadarkan SDM yang kita miliki," ujarnya.
Baca Juga: Bantai MU, Bali United Naik Tahta di Liga 1
Presiden mencontohkan perubahan dalam bidang transportasi, di mana migrasi orang dalam jumlah banyak dapat dipindahkan begitu cepat.
"Kita baru proses membangun MRT, baru proses membangun LRT, baru akan mulai membangun kereta cepat," katanya.
Juga perubahan dalam sistem pembayaran. Hampir 90 persen di Indonesia masih pakai uang tunai atau mungkin kartu kredit.
Menurut dia, perubahan-perubahan itu harus diantisipasi. Karena kalau kita tidak disiapkan nilai keindonesiaan, pembangunan karakter SDM maka akan ada intervensi ideologi tanpa disadari.
Intervensi itu bisa melalui media sosial Path, Facebook, videoblog, dan lainnya, yang harus diantisipasi.
"Perubahan seperti itu jangan sampai membuat nilai-nilai keindonesiaan kita tergerus," demikian Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional
-
Dipolisikan ARAH, Ribka Tjiptaning Berani Adu Data: Banyak Korban Kejahatan Soeharto Siap Bersaksi
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting