Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi. Menurutnya, sebagai juru bicara presiden, Johan diminta jangan banyak bicara bila tidak diperintah Presiden Jokowi.
"Kalau jubir jangan ngomong kalau nggak dikasih perintah dari presiden. Diam, tutup mulut. Dia harus dispilin. Apa yang dikatakan presiden itu yang dia katakan. Dia disumpah sebagai pejabat negara, tertib. Dia hanya boleh ngomong kalau diperintah presiden," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (25/8/2017)
Sindiran Fahri ini dilontarkan karena pernyataan Johan terkait usulan Fahri yang menginginkan Pansus Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo. Johan menyinggung pernyataan Fahri itu berstatus apa.
"Pak Fahri itu Pansus bukan?" kata Johan menanggapi usulan Fahri, Kamis (24/8/2017).
Fahri menerangkan, usulan itu merupakan usulannya sebagai anggota DPR. Dia menegaskan, sebagai anggota DPR, dia berhak berbicara apapun.
"Saya sebagai anggota dpr. Jadi gini, anggota DPR dipilih rakyat untuk ngomong," katanya.
Politikus yang dipecat PKS ini kemudian mengingatkan supaya Johan jangan jadi agen KPK di Istana dan memainkan opini.
"Jangan bermanuver, jangan bermain opini dan jangan jadi agen novel, jangan jadi agen KPK di Istana," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Dia kemudian menyinggung soal kelakuan orang-orang yang bekerja di KPK. Selama ini, orang yang bekerja di KPK menganggap lebih tinggi dari siapapun. Johan Budi sendiri merupakan mantan juru bicara KPK.
"Memang orang-orang kpk itu besar kepala karena menganggap posisi moralnya lebh tinggi dari orang lain. Itu kelakuannya tiap hari," ujarnya.
Baca Juga: Keras! Ini Sindiran KPK ke Fahri Hamzah
Kelakuan seperti ini pula yang disinggung Fahri kepada juru bicara KPK Febri Diansyah. Di mana Febri mengatakan akan mengaudit keuangan Pansus Angket KPK.
"eh siapa yang mengawas siapa yang diawasi?" kata Fahri.
"Jadi kpk itu, saking moralnya tinggi ini kaya lembaga kultus. Akhirnya orang-orang ini belagu, petantang-pententeng kelakuanya itu, padahal setan juga banyak itu," tambahnya.
Atas perilaku KPK yang demikian, Fahri pernah melaporkanya kepada Presiden Jokowi.
"Saya uda bilang ke Pak Jokowi bulan puasa. 'Pak Fahri kenapa kritik KPK terus?'. Saya bilang 'Pak ada negara dlaam negara hati-hati bapak'. Saya bilang begitu di meja makan Istana. Saya buka ini karena saya sudah ngomong, saya ingatkan presiden ada negara dalam negara," tutur Fahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah