Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi. Menurutnya, sebagai juru bicara presiden, Johan diminta jangan banyak bicara bila tidak diperintah Presiden Jokowi.
"Kalau jubir jangan ngomong kalau nggak dikasih perintah dari presiden. Diam, tutup mulut. Dia harus dispilin. Apa yang dikatakan presiden itu yang dia katakan. Dia disumpah sebagai pejabat negara, tertib. Dia hanya boleh ngomong kalau diperintah presiden," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (25/8/2017)
Sindiran Fahri ini dilontarkan karena pernyataan Johan terkait usulan Fahri yang menginginkan Pansus Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo. Johan menyinggung pernyataan Fahri itu berstatus apa.
"Pak Fahri itu Pansus bukan?" kata Johan menanggapi usulan Fahri, Kamis (24/8/2017).
Fahri menerangkan, usulan itu merupakan usulannya sebagai anggota DPR. Dia menegaskan, sebagai anggota DPR, dia berhak berbicara apapun.
"Saya sebagai anggota dpr. Jadi gini, anggota DPR dipilih rakyat untuk ngomong," katanya.
Politikus yang dipecat PKS ini kemudian mengingatkan supaya Johan jangan jadi agen KPK di Istana dan memainkan opini.
"Jangan bermanuver, jangan bermain opini dan jangan jadi agen novel, jangan jadi agen KPK di Istana," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Dia kemudian menyinggung soal kelakuan orang-orang yang bekerja di KPK. Selama ini, orang yang bekerja di KPK menganggap lebih tinggi dari siapapun. Johan Budi sendiri merupakan mantan juru bicara KPK.
"Memang orang-orang kpk itu besar kepala karena menganggap posisi moralnya lebh tinggi dari orang lain. Itu kelakuannya tiap hari," ujarnya.
Baca Juga: Keras! Ini Sindiran KPK ke Fahri Hamzah
Kelakuan seperti ini pula yang disinggung Fahri kepada juru bicara KPK Febri Diansyah. Di mana Febri mengatakan akan mengaudit keuangan Pansus Angket KPK.
"eh siapa yang mengawas siapa yang diawasi?" kata Fahri.
"Jadi kpk itu, saking moralnya tinggi ini kaya lembaga kultus. Akhirnya orang-orang ini belagu, petantang-pententeng kelakuanya itu, padahal setan juga banyak itu," tambahnya.
Atas perilaku KPK yang demikian, Fahri pernah melaporkanya kepada Presiden Jokowi.
"Saya uda bilang ke Pak Jokowi bulan puasa. 'Pak Fahri kenapa kritik KPK terus?'. Saya bilang 'Pak ada negara dlaam negara hati-hati bapak'. Saya bilang begitu di meja makan Istana. Saya buka ini karena saya sudah ngomong, saya ingatkan presiden ada negara dalam negara," tutur Fahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo, Pesertanya Ada yang Dibayar Rp 200 Ribu
-
DPR Apresiasi Polda Jabar Tangkap Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung
-
Kasus Suap Mahasiswa UBK, BEM UMY: Tak Bisa Selesai Hanya dengan Maaf
-
Usut Kasus Silmy Karim, KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali
-
Dua Kebakaran Serang Duren Sawit Dini Hari, 23 Jiwa Terdampak dan Ratusan Juta Rupiah Ludes
-
KPK Periksa 13 Saksi Kasus Silmy Karim di Jakarta dan Bali, ASN Hingga Swasta Dicecar
-
Kafe MIlik Gofar Hilman di Melawai Terbakar Gara-Gara Percikan dari Fryer
-
Jakarta Menuju 500 Tahun, Pemprov Genjot Transportasi, Pendidikan, dan Penataan Permukiman
-
Indonesia Punya Potensi PLTS Besar, tapi Kenapa Baru Sedikit yang Terpakai?
-
JC Ditolak Kejagung, Kubu Sony Sonjaya Tetap Ancam Bongkar 'Dosa' Pejabat di Kasus MBG