Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi. Menurutnya, sebagai juru bicara presiden, Johan diminta jangan banyak bicara bila tidak diperintah Presiden Jokowi.
"Kalau jubir jangan ngomong kalau nggak dikasih perintah dari presiden. Diam, tutup mulut. Dia harus dispilin. Apa yang dikatakan presiden itu yang dia katakan. Dia disumpah sebagai pejabat negara, tertib. Dia hanya boleh ngomong kalau diperintah presiden," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (25/8/2017)
Sindiran Fahri ini dilontarkan karena pernyataan Johan terkait usulan Fahri yang menginginkan Pansus Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo. Johan menyinggung pernyataan Fahri itu berstatus apa.
"Pak Fahri itu Pansus bukan?" kata Johan menanggapi usulan Fahri, Kamis (24/8/2017).
Fahri menerangkan, usulan itu merupakan usulannya sebagai anggota DPR. Dia menegaskan, sebagai anggota DPR, dia berhak berbicara apapun.
"Saya sebagai anggota dpr. Jadi gini, anggota DPR dipilih rakyat untuk ngomong," katanya.
Politikus yang dipecat PKS ini kemudian mengingatkan supaya Johan jangan jadi agen KPK di Istana dan memainkan opini.
"Jangan bermanuver, jangan bermain opini dan jangan jadi agen novel, jangan jadi agen KPK di Istana," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Dia kemudian menyinggung soal kelakuan orang-orang yang bekerja di KPK. Selama ini, orang yang bekerja di KPK menganggap lebih tinggi dari siapapun. Johan Budi sendiri merupakan mantan juru bicara KPK.
"Memang orang-orang kpk itu besar kepala karena menganggap posisi moralnya lebh tinggi dari orang lain. Itu kelakuannya tiap hari," ujarnya.
Baca Juga: Keras! Ini Sindiran KPK ke Fahri Hamzah
Kelakuan seperti ini pula yang disinggung Fahri kepada juru bicara KPK Febri Diansyah. Di mana Febri mengatakan akan mengaudit keuangan Pansus Angket KPK.
"eh siapa yang mengawas siapa yang diawasi?" kata Fahri.
"Jadi kpk itu, saking moralnya tinggi ini kaya lembaga kultus. Akhirnya orang-orang ini belagu, petantang-pententeng kelakuanya itu, padahal setan juga banyak itu," tambahnya.
Atas perilaku KPK yang demikian, Fahri pernah melaporkanya kepada Presiden Jokowi.
"Saya uda bilang ke Pak Jokowi bulan puasa. 'Pak Fahri kenapa kritik KPK terus?'. Saya bilang 'Pak ada negara dlaam negara hati-hati bapak'. Saya bilang begitu di meja makan Istana. Saya buka ini karena saya sudah ngomong, saya ingatkan presiden ada negara dalam negara," tutur Fahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi