Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Panitia Khusus Angket KPK DPR untuk memanggil Presiden Joko Widodo. Pemanggilan presiden ini dilakukan untuk meminta keterangannya terkait kinerja KPK.
"Kalau menurut saya sih angket seharusnya juga manggil presiden," kata Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Politikus yang dipecat PKS ini mengatakan presiden harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran korupsi di Indonesia. Apalagi, kata Fahri, presiden selalu mengampanyekan 'anti korupsi', namun nyatanya KPK tiap hari melakukan penangkapan terhadap kasus pidana korupsi.
"Bagaimana tanggapan presiden? Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong kemana mana kalau kita anti korupsi, tapi ternyata orang ditangkap ada setiap hari. Apa nggak ganjil di kepala presiden?" kata Fahri.
Menurutnya, Pansus Angket KPK juga harus mempertanyakan soal koordinasi KPK kepada presiden. Fahri beranggapan, pengungkapan kasus korupsi selama ini tidak ada koordinasinya dengan presiden.
"Presiden sadar nggak kalau ini ada elemen yang bekerja di bawah dia, tanpa koordinasi, nangkep sana sini presidennya bengong jadi konsumen. Padahal yang disumpah oleh rakyat untuk bertangungjawab terhadap jalannya negara itu presiden tapi presiden banyak nggak tahu," kata dia.
Atas fenomena ini, dia jadi curiga kalau presiden Jokowi memang tidak mau tahu tentang operasi KPK. Jika kecurigaannya ini benar, artinya Presiden Jokowi lepas tanggung jawab atas pemberantasan korupsi.
"Karena tidak boleh ada satu pun lembaga negara yang beroperasi di dalam tubuh pemerintahan kita, terutama yang ada di kamar eksekutif, yang tidak dalam kendali presiden," katanya.
Baca Juga: Fahri Hamzah Minta Pemerintah Ambil Alih Isu Gedung Baru DPR
Fahri mengatakan, pemanggilan presiden ini bisa diagendakan di akhir masa tugas Pansus Angket KPK menjelang penyampaian keputusan rekomendasi.
"Jadi nanti presiden ditanya, sampean mau ke mana dengan keadaan ini? Bapak mau lolos kontrol terus tiap hari keadaan begini?" ucap Fahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali