Suara.com - Direktur utama PT Pollyarth Provitama Ferry Haryanto yang bergerak usaha penukaran valuta asing mengaku melaporkan seluruh transaksi yang dilakukan Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Meliyanawati itu bagian keuangan PT Armor Mobilindo milik Andi Agustinus. Dia (Meliyana) pernah bertanya ke saya apakah transaksi yang saya lakukan dilaporkan ke PPATK? Saya jawab ya memang dilaporkan, walau seharusnya saya tidak boleh menjawab pertanyaan itu," kata Ferry dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.
Ferry bersaksi untuk Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-Elektronik (KTP-E) yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.
"Semua saya laporkan karena menurut ketentuan, transaksi mencurigakan tidak ada batas nominalnya tapi kebanyakan transaksi juga jumlahnya di atas Rp500 juta," tambah Ferry yang merupakan teman SMP Andi Narogong.
Ia mengaku melakukan pelaporan itu karena mengetahui Andi Narogong terkait kasus KTP-E.
"Awalnya saya menganalisa profil Andi yang mampu bertransaksi dalam jumlah besar, tapi suatu waktu ada kawan SMP juga berkunjung ke kantor saya, dia mengatakan 'Fer, Andi ramai di internet, coba kamu searching Andi Narogong', saya 'googling' dan baca di situ, dan saya yakin harus melaporkan ke PPATK, itu sekitar 2013 awal," ungkap Ferry.
Ferry mengaku Andi masih terus bertransaksi di perusahaannya hingga 2013 akhir.
"Transaksi yang dilaporkan menurut ketentuan adalah transaksi tunai minmal Rp500 juta yang dilapor maksimal 14 hari sedangkan transaksi mencurigakan berdasarkan analisas saya mencurigakan harus segera dilaporkan dan bila ada permintaan dari PPATK atau dari berita umum seseorang terkait transaksi mencurigakan maka dalam waktu 3 hari harus memberikan laporan yang diminta PPATK," jelas Ferry.
Selain meminta karyawan sekaligus kakak iparnya bernama Melianawati yaitu kakak dari istri Andi bernama Melinda, Andi juga meminta agar uang hasil penukaran diantar ke sejumlah tempat seperti rumah di Pondok Indah, ruko di Fatmawati dan sejumlah tempat lainnya.
"Persisnya kurang ingat tapi itu sebelum 2013 hingga 2013, karena setelah 2013 tidak ada lagi transaksi di tempat saya. Melianawati juga pernah menyampaikan ke saya 'jangan segitu saya nanti dimarahin Andi' jadi saya menyimpulkan penukaran uang Melianawati itu diperintahkan Andi. Andi pun bisa menghubungi saya tapi saya tidak bisa menghubungi Andi," tambah Ferry. (Antara)
Berita Terkait
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Setnov Bebas: Misteri Kematian Johannes Marliem dan Rekaman 500 GB Bukti Korupsi e-KTP
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Hirup Udara Bebas: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
Setnov Bebas, KPK Sebut Korupsi E-KTP Sebagai Sejarah Buruk yang Tak Boleh Terulang!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji