Suciwati [suara.com/Dian Rosmala]
Istri almarhum aktivis HAM Said Munir Thalib, Suciwati, akan melaporkan kasus dokumen hasil Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir yang hilang ke Ombudsman Republik Indonesia.
"Hari Jumat besok, jam 14.00 kita akan memberikan pelaporan ke Ombudsmen soal dokumen yang hilang itu. Selanjutnya kita akan pikirkan strategi," kata Suci di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).
Suci menekankan tidak ada alasan bagi pemerintah tidak melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Munir. Sebab, kata dia, hasil tim pencari fakta sudah ada pada pemerintah.
"Kita sama-sama tahu di publik, kan sudah tidak ada alasan yang masuk akal untuk bilang bahwa dokumen itu tidak ada," ujar Suci.
Ia menerangkan hasil TPF sudah diserahkan pada Sekretariat Negara melalui Ketua TPF Marsudi Hanafi.
Dengan demikian, menurut dia, tinggal keseriusan pemerintah mengungkap kasus.
"Artinya tinggal bagaimana political will dari pemerintahan Pak Jokowi. Berani tidak melanjutkan kasus ini," kata Suci.
Ia mengingatkan bahwa hal ini akan dicatat oleh sejarah. Terkait sejauh mana kepedulian suatu rezim dalam penegakan hak asasi manusia. Kata dia, kasus Munir tidak sekedar jadi perhatian publik dalam negeri, tapi juga masyarakat internasional.
"Hari ini kita sudah mengupayakan. Apakah pemerintah Jokowi tidak mau peduli atau seperti apa sikap dia pada kasus HAM," kata Suci.
"Hari Jumat besok, jam 14.00 kita akan memberikan pelaporan ke Ombudsmen soal dokumen yang hilang itu. Selanjutnya kita akan pikirkan strategi," kata Suci di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).
Suci menekankan tidak ada alasan bagi pemerintah tidak melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Munir. Sebab, kata dia, hasil tim pencari fakta sudah ada pada pemerintah.
"Kita sama-sama tahu di publik, kan sudah tidak ada alasan yang masuk akal untuk bilang bahwa dokumen itu tidak ada," ujar Suci.
Ia menerangkan hasil TPF sudah diserahkan pada Sekretariat Negara melalui Ketua TPF Marsudi Hanafi.
Dengan demikian, menurut dia, tinggal keseriusan pemerintah mengungkap kasus.
"Artinya tinggal bagaimana political will dari pemerintahan Pak Jokowi. Berani tidak melanjutkan kasus ini," kata Suci.
Ia mengingatkan bahwa hal ini akan dicatat oleh sejarah. Terkait sejauh mana kepedulian suatu rezim dalam penegakan hak asasi manusia. Kata dia, kasus Munir tidak sekedar jadi perhatian publik dalam negeri, tapi juga masyarakat internasional.
"Hari ini kita sudah mengupayakan. Apakah pemerintah Jokowi tidak mau peduli atau seperti apa sikap dia pada kasus HAM," kata Suci.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Tampil di Specteve 2026, Efek Rumah Kaca Bawa Pesan Emosional Lewat Lagu 'Di Udara'
-
Menjemput Kelezatan Rendang Kuah Hitam Autentik di RM Pak Haji Munir Jambi
-
Jenderal Pakistan ke Teheran, Negosiasi AS dan Iran Berpotensi Berlanjut
-
AS Diminta Pakai Logika Jika Ingin Negosiasi Ulang dengan Iran
-
Dari Munir hingga Andrie Yunus, Ini Deretan Teror terhadap Aktivis di Indonesia
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
Terkini
-
Viral Gunungan Sampah di Cakung Barat, Kelurahan Kerahkan Petugas dan Tutup TPS Liar
-
Habiburokhman: HUT ke-80 Harus Jadi Momentum Polri Perkuat Kepercayaan Rakyat
-
Pasar Baru Bakal Dijadikan Myeongdong Versi Jakarta
-
Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional
-
Prabowo: Kita Butuh Kritik, Tapi Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak Pemilik Modal!
-
Pramono Ultimatum Plaza Senayan dan Senayan City: Bangun Akses Penghubung atau Pajaknya Dinaikkan
-
Putusan MK Final, Pilkada Tetap Langsung! PKB: Jangan Debat Lagi, Saatnya Tekan Biaya Politik
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Diplomasi AS - Iran Memanas, Utusan Donald Trump Kejar Kesepakatan Damai di Qatar
-
Putusan MK Soal Pilkada Langsung Dinilai Beri Kepastian Hukum, Ini Alasannya