Suciwati [suara.com/Dian Rosmala]
Istri almarhum aktivis HAM Said Munir Thalib, Suciwati, akan melaporkan kasus dokumen hasil Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir yang hilang ke Ombudsman Republik Indonesia.
"Hari Jumat besok, jam 14.00 kita akan memberikan pelaporan ke Ombudsmen soal dokumen yang hilang itu. Selanjutnya kita akan pikirkan strategi," kata Suci di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).
Suci menekankan tidak ada alasan bagi pemerintah tidak melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Munir. Sebab, kata dia, hasil tim pencari fakta sudah ada pada pemerintah.
"Kita sama-sama tahu di publik, kan sudah tidak ada alasan yang masuk akal untuk bilang bahwa dokumen itu tidak ada," ujar Suci.
Ia menerangkan hasil TPF sudah diserahkan pada Sekretariat Negara melalui Ketua TPF Marsudi Hanafi.
Dengan demikian, menurut dia, tinggal keseriusan pemerintah mengungkap kasus.
"Artinya tinggal bagaimana political will dari pemerintahan Pak Jokowi. Berani tidak melanjutkan kasus ini," kata Suci.
Ia mengingatkan bahwa hal ini akan dicatat oleh sejarah. Terkait sejauh mana kepedulian suatu rezim dalam penegakan hak asasi manusia. Kata dia, kasus Munir tidak sekedar jadi perhatian publik dalam negeri, tapi juga masyarakat internasional.
"Hari ini kita sudah mengupayakan. Apakah pemerintah Jokowi tidak mau peduli atau seperti apa sikap dia pada kasus HAM," kata Suci.
"Hari Jumat besok, jam 14.00 kita akan memberikan pelaporan ke Ombudsmen soal dokumen yang hilang itu. Selanjutnya kita akan pikirkan strategi," kata Suci di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).
Suci menekankan tidak ada alasan bagi pemerintah tidak melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Munir. Sebab, kata dia, hasil tim pencari fakta sudah ada pada pemerintah.
"Kita sama-sama tahu di publik, kan sudah tidak ada alasan yang masuk akal untuk bilang bahwa dokumen itu tidak ada," ujar Suci.
Ia menerangkan hasil TPF sudah diserahkan pada Sekretariat Negara melalui Ketua TPF Marsudi Hanafi.
Dengan demikian, menurut dia, tinggal keseriusan pemerintah mengungkap kasus.
"Artinya tinggal bagaimana political will dari pemerintahan Pak Jokowi. Berani tidak melanjutkan kasus ini," kata Suci.
Ia mengingatkan bahwa hal ini akan dicatat oleh sejarah. Terkait sejauh mana kepedulian suatu rezim dalam penegakan hak asasi manusia. Kata dia, kasus Munir tidak sekedar jadi perhatian publik dalam negeri, tapi juga masyarakat internasional.
"Hari ini kita sudah mengupayakan. Apakah pemerintah Jokowi tidak mau peduli atau seperti apa sikap dia pada kasus HAM," kata Suci.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Racun di Atas Awan: Mengenang Kembali Tragedi Pembunuhan Munir di September Hitam
-
21 Tahun Kasus Munir: Komnas HAM Periksa 18 Saksi, Kapan Dalang Utama Terungkap?
-
Komnas HAM Akui Sulit Panggil Saksi Kasus Munir, Ancam Bakal Lakukan Panggilan Paksa
-
Anis Hidayah Janji Mundur Jika Kasus Munir Tak Jadi Pelanggaran HAM Berat per 8 Desember 2025
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!