Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan tidak mudah masuk ke kawasan Rakhine State, Myanmar. Tidak banyak orang bisa mendapatkan kemudahan akses ke sana.
Hal ini menanggapi adanya rencana elemen masyarakat yang ingin menjadi relawan untuk aksi kejahatan kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.
"Setahu saya bahkan internasional stafnya dari UN atau dari PBB saja tidak diberikan akses masuk ya. Ke sana itu sulit sekali, bantuan kemanusiaan kemarin yang dikumpulkam dari berbagai lembaga kemanusiaan di Indonesia juga nggak masuk karena dititipkan ke Kemenlu," ujar Meutya di DPR, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Politikus Golkar ini menambahkan, kondisi keamanan di sana juga masih berbahaya sehingga berangkat ke tempat itu adalah kekhawatiran tersendiri.
"Dan, jangan sampai ketika datang justru sehingga malah membuat langkah yang kurang cermat dan membuat kesulitannya semakin bertambah," kata dia.
Sebelumnya FPI mengklaim mulai membuka pendaftaran jihad ke Myanmar untuk membantu warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya
-
Lonceng Kematian Kelas Menengah? Riset Sebut Populasinya Sisa 16,9%, Satu Pekerjaan Tak Lagi Cukup
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Begal Gambir dan Ironi Residivisme: Ketika Jalanan Terasa Lebih 'Menerima' Daripada Dunia Kerja
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Segera Disidang