Dedi Mulyadi. (suara.com/Dian Rosmala)
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan jihad ke Myanmar merupakan hak masing-masing warga.
"Kalau menurut saya, persoalan pergi jihad itu hak setiap individu. Tetapi negara kan punya aturan untuk mengatur regulasinya," kata Dedi di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).
Menurut dia yang perlu dikirim untuk membantu menciptakan perdamaian Myanmar adalah pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Yang perlu dikirim kan tentara atas nama PBB untuk menyelesaikan sebagai penjaga perdamaian di Rohingya," kata Dedi.
Dedi mengutuk keras kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State. Dedi menegaskan apa yang dilakukan terhadap warga Rohingnya merupakan pelanggaran HAM berat.
"Rohingya bagi saya adalah sebuah tragedi menghilangkan nyawa orang, menghilangkan nama kelompok dan menggeser masyarakat dari satu wilayah yang itu merupakan tempat tinggalnya. Itu adalah pelanggaran kemanusiaan berat. Harus segera dihentikan," kata Dedi
Untuk menyikapi masalah tersebut, dia berharap masyarakat Indonesia tidak mengambil langkah sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah.
Dedi mengatakan demikian ketika diminta menanggapi rencana Front Pembela Islam memberangkatkan mujahidin ke Myanmar.
"Kalau menurut saya, persoalan pergi jihad itu hak setiap individu. Tetapi negara kan punya aturan untuk mengatur regulasinya," kata Dedi di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).
Menurut dia yang perlu dikirim untuk membantu menciptakan perdamaian Myanmar adalah pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Yang perlu dikirim kan tentara atas nama PBB untuk menyelesaikan sebagai penjaga perdamaian di Rohingya," kata Dedi.
Dedi mengutuk keras kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State. Dedi menegaskan apa yang dilakukan terhadap warga Rohingnya merupakan pelanggaran HAM berat.
"Rohingya bagi saya adalah sebuah tragedi menghilangkan nyawa orang, menghilangkan nama kelompok dan menggeser masyarakat dari satu wilayah yang itu merupakan tempat tinggalnya. Itu adalah pelanggaran kemanusiaan berat. Harus segera dihentikan," kata Dedi
Untuk menyikapi masalah tersebut, dia berharap masyarakat Indonesia tidak mengambil langkah sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah.
Dedi mengatakan demikian ketika diminta menanggapi rencana Front Pembela Islam memberangkatkan mujahidin ke Myanmar.
Komentar
Berita Terkait
-
APBD Dipangkas, Dedi Mulyadi Sebut ASN Jabar Bakal Puasa Tahun Depan
-
Sule Tolak Mentah-mentah Tawaran Politik Dedi Mulyadi: Pilih Tetap Jadi Seniman Penghibur Rakyat!
-
Sidak Dedi Mulyadi Ungkap Dugaan Aliran Dana Janggal Aqua ke PDAM Senilai Rp600 Juta Per Bulan!
-
Menkeu Purbaya Masuk Bursa Cawapres Terkuat Kalahkan Dedi Mulyadi, PAN Malah Ragu Ajak Gabung?
-
Pabrik Aqua Disidak KDM: Dituduh Penyebab Banjir, Padahal Dulu Dapat Penghargaan Ridwan Kami
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik