Dedi Mulyadi. (suara.com/Dian Rosmala)
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan jihad ke Myanmar merupakan hak masing-masing warga.
"Kalau menurut saya, persoalan pergi jihad itu hak setiap individu. Tetapi negara kan punya aturan untuk mengatur regulasinya," kata Dedi di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).
Menurut dia yang perlu dikirim untuk membantu menciptakan perdamaian Myanmar adalah pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Yang perlu dikirim kan tentara atas nama PBB untuk menyelesaikan sebagai penjaga perdamaian di Rohingya," kata Dedi.
Dedi mengutuk keras kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State. Dedi menegaskan apa yang dilakukan terhadap warga Rohingnya merupakan pelanggaran HAM berat.
"Rohingya bagi saya adalah sebuah tragedi menghilangkan nyawa orang, menghilangkan nama kelompok dan menggeser masyarakat dari satu wilayah yang itu merupakan tempat tinggalnya. Itu adalah pelanggaran kemanusiaan berat. Harus segera dihentikan," kata Dedi
Untuk menyikapi masalah tersebut, dia berharap masyarakat Indonesia tidak mengambil langkah sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah.
Dedi mengatakan demikian ketika diminta menanggapi rencana Front Pembela Islam memberangkatkan mujahidin ke Myanmar.
"Kalau menurut saya, persoalan pergi jihad itu hak setiap individu. Tetapi negara kan punya aturan untuk mengatur regulasinya," kata Dedi di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).
Menurut dia yang perlu dikirim untuk membantu menciptakan perdamaian Myanmar adalah pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Yang perlu dikirim kan tentara atas nama PBB untuk menyelesaikan sebagai penjaga perdamaian di Rohingya," kata Dedi.
Dedi mengutuk keras kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State. Dedi menegaskan apa yang dilakukan terhadap warga Rohingnya merupakan pelanggaran HAM berat.
"Rohingya bagi saya adalah sebuah tragedi menghilangkan nyawa orang, menghilangkan nama kelompok dan menggeser masyarakat dari satu wilayah yang itu merupakan tempat tinggalnya. Itu adalah pelanggaran kemanusiaan berat. Harus segera dihentikan," kata Dedi
Untuk menyikapi masalah tersebut, dia berharap masyarakat Indonesia tidak mengambil langkah sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah.
Dedi mengatakan demikian ketika diminta menanggapi rencana Front Pembela Islam memberangkatkan mujahidin ke Myanmar.
Komentar
Berita Terkait
-
Dapat Uang Rp25 Juta dari Dedi Mulyadi Usai Dibully, Guru Atun Malah Sumbangkan ke Anak Yatim
-
Digelar Besar-besaran, Arak-Arakan Buaya dan Singa Warnai Ultah Anak Dedi Mulyadi
-
Kisah Ibu Guru Atun: Dibully Murid, Dikasih Dedi Mulyadi Rp25 Juta, Lalu Disedekahkan
-
Viral Murid Acungkan Jari Tengah ke Guru, Dedi Mulyadi Usul Pelaku Dihukum
-
Viral Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi Pimpin Daerahnya: Kalau Bisa Kucium Lututnya
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Dosen Diduga Terlibat Kasus Daycare Little Aresha, Begini Respons UGM
-
Wamendagri Wiyagus: Perkuat Peran Damkar, Satpol PP dan Satlinmas untuk Lindungi Masyarakat
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan