Suara.com - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, masih ada rumah sakit yang hanya mengutamakan keuntungan finansial ketimbang melayani pasien sebagai aksi kemanusiaan.
Sindiran Gatot itu adalah respons terhadap kasus meninggalnya bayi berusia 4 bulan bernama Tiara Debora Simanjorang, setelah ditolak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).
"Kadang-kadang faktor keuntungan lebih didahulukan. Misalnya luka sedikit saja, tulang yang tidak perlu dioperasi harus dioperasi, apalagi ditarik dikit saja bisa, misalnya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/9/2017).
Debora meninggal dunia karena diduga tidak mendapat fasilitas PICU dari pihak RS, karena kedua orangtuanya, Rudianto Simanjorang dan Henny Silalahi, tak mampu membayar biaya yang dimintakan.
"Bagaimana juga, rumah sakit swasta juga harus punya misi sosial. Ini bukan hanya untuk rumah sakit yang terkait kasus Debora saja, tapi untuk semua rumah sakit," tegasnya.
Djarot menerangkan, pemerintah Jakarta ke depan akan menggandeng seluruh rumah sakit swasta agar bisa menangani peserta BPJS kesehatan.
"Yang wajib itu rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta ini harus kita dorong juga. Karena kami berharap, tahun 2019, semua warga negara itu dijamin penangan kesehatannya," tereangnya.
Setiap rumah sakit, kata Djarot, seharusnya melayani seluruh pasien. Setelah kondisi pasien membaik, pihak rumah sakit bisa melakukan rujukan ke RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Kasus Bayi Debora, Polda Usut RS Mitra Keluarga Kalideres
Pemerintah Jakarta, kata Djarot, juga siap menjamin apabila RS swasta tersebut tidak percaya kemampuan pasien melunasi biaya perawatan.
"Tapi tangani dulu di sana supaya stabil. Jangan ketika tidak stabil dan masih butuh perawatan, langsung dirujuk tanpa ditangani, nanti malah meninggal di perjalanan," kata Djarot kembali menegaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar