Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengusulkan dibentuk panitia kerja kedaruratan agar kasus seperti yang menimpa Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) tidak terulang lagi. Debora meninggal akibat tidak mendapat pertolongan intensif dari RS Mitra Keluarga lantaran orangtua korban kekurangan biaya.
"Panja itu adalah alat daripada DPR untuk melakukan pendalaman. Baik Panja atau Pansus, apapun namanya itu apabila dirasa kita melihat belum ada ketegasan pemerintah tentunya untuk melakukan hal-hal konkrit," kata Dede di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Menurut Dede, kasus serupa dengan Debora masih banyak, bahkan ada ratusan. Namun pemerintah tidak mengambil sikap tegas pada rumah sakit yang enggan melayani pasien lantaran tidak punya biaya.
Sebab itu, perlu dibentul Panja untuk menetapkan prosedur baku terhadap semua rumah sakit supaya melayani pasien mengutamakan keselamatan.
"Karena itu tadi saya mengusulkan adanya Panja. Tapi belum tentu juga anggota setuju. Tetapi artinya itu bisa jadi solusi untuk melihat, perlu nggak sih kita membuat Panja emergency atau Panja kedaruratan," tutur Dede.
"Jadi ketika ada masalah darurat itu, apa sih yang mesti dilakukan sesuai undang-undang? Bagaimana BPJS, pembayaran itu terjadi?," imbuh Dede
Saat menjadi Kepala Daerah, Politisi Partai Demokrat mengatakan sering mendapati rumah sakit yang tidak mengutamakan keselamatan. Tapi mengutamakan soal pembayaran.
"Ketika ada kecelakaan itu biasanya yang ditanya pertama kali adalah ini siapa penanggungnya siapa? Kali ini jangan sampai terjadi lagi. Kita harus cari apa saja aturan-aturannya," ujar Dede.
Baca Juga: Isi Surat Edaran Dinkes untuk Semua RS Usai Kasus Kematian Debora
Jika perlu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri untuk mencegah masalah ini. Menurut dia, di dalam Undang-Undang Kesehatan hal itu sudah diatur. Hanya saja belum ada aturan turunan terkait hal itu.
"Setelah 2 x 24 jam kita lihat sikap pemerintah dalam kasus Debora ini. Jika tidak tegas, kita akan panggil semuanya," kata Dede.
Berita Terkait
-
Isi Surat Edaran Dinkes untuk Semua RS Usai Kasus Kematian Debora
-
Empat Pernyataan Resmi RS Mitra Keluarga soal Kasus Debora
-
Apakah Debora Butuh Ruang PICU? Ini Kata RS Mitra Keluarga
-
Saham Anjlok, Analis Minta Rumah Sakit Mitra Keluarga Klarifikasi
-
Menkes Dinilai Tak Beri Jawaban Memuaskan soal Bayi Debora
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel