Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengusulkan dibentuk panitia kerja kedaruratan agar kasus seperti yang menimpa Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) tidak terulang lagi. Debora meninggal akibat tidak mendapat pertolongan intensif dari RS Mitra Keluarga lantaran orangtua korban kekurangan biaya.
"Panja itu adalah alat daripada DPR untuk melakukan pendalaman. Baik Panja atau Pansus, apapun namanya itu apabila dirasa kita melihat belum ada ketegasan pemerintah tentunya untuk melakukan hal-hal konkrit," kata Dede di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Menurut Dede, kasus serupa dengan Debora masih banyak, bahkan ada ratusan. Namun pemerintah tidak mengambil sikap tegas pada rumah sakit yang enggan melayani pasien lantaran tidak punya biaya.
Sebab itu, perlu dibentul Panja untuk menetapkan prosedur baku terhadap semua rumah sakit supaya melayani pasien mengutamakan keselamatan.
"Karena itu tadi saya mengusulkan adanya Panja. Tapi belum tentu juga anggota setuju. Tetapi artinya itu bisa jadi solusi untuk melihat, perlu nggak sih kita membuat Panja emergency atau Panja kedaruratan," tutur Dede.
"Jadi ketika ada masalah darurat itu, apa sih yang mesti dilakukan sesuai undang-undang? Bagaimana BPJS, pembayaran itu terjadi?," imbuh Dede
Saat menjadi Kepala Daerah, Politisi Partai Demokrat mengatakan sering mendapati rumah sakit yang tidak mengutamakan keselamatan. Tapi mengutamakan soal pembayaran.
"Ketika ada kecelakaan itu biasanya yang ditanya pertama kali adalah ini siapa penanggungnya siapa? Kali ini jangan sampai terjadi lagi. Kita harus cari apa saja aturan-aturannya," ujar Dede.
Baca Juga: Isi Surat Edaran Dinkes untuk Semua RS Usai Kasus Kematian Debora
Jika perlu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri untuk mencegah masalah ini. Menurut dia, di dalam Undang-Undang Kesehatan hal itu sudah diatur. Hanya saja belum ada aturan turunan terkait hal itu.
"Setelah 2 x 24 jam kita lihat sikap pemerintah dalam kasus Debora ini. Jika tidak tegas, kita akan panggil semuanya," kata Dede.
Berita Terkait
-
Isi Surat Edaran Dinkes untuk Semua RS Usai Kasus Kematian Debora
-
Empat Pernyataan Resmi RS Mitra Keluarga soal Kasus Debora
-
Apakah Debora Butuh Ruang PICU? Ini Kata RS Mitra Keluarga
-
Saham Anjlok, Analis Minta Rumah Sakit Mitra Keluarga Klarifikasi
-
Menkes Dinilai Tak Beri Jawaban Memuaskan soal Bayi Debora
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri