Rapat kerja KPK dan Komisi III [suara.com/Bagus Santosa]
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai rapat kerja antara Komisi III DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi Senin (11/9/2017) kemarin hanyalah upaya untuk memojokkan posisi KPK. Indikasinya, kata dia, ketika Komisi III menjadikan informasi kekurangan KPK sebagai pembahasan utama dalam rapat.
"Sejak awal saat rencana penggunaan hak angket digulirkan kemudian berlanjut dengan pansus angket DPR hingga sekarang menjadi pembahasan utama Komisi III bersama Kejagung dan KPK, kelihatan bahwa misi DPR untuk memojokkan KPK menjadi sangat kental. Saya kira masih merupakan rangkaian lanjutan dari misi DPR yang ingin memojokkan KPK," kata Lucius, Rabu (13/9/2017).
Meski terus menerus diserang oleh DPR, menurut Lucius, KPK tetap memiliki sikap dan mampu memberikan argumentasi. Misalnya, KPK dapat menepis semua tudingan Bambang Soesatyo dan anggota Komisi III lainnya.
"Sayangnya, semua upaya yang diperjuangkan dengan penuh semangat oleh DPR itu, alih-alih menelanjangi kelemahan KPK sebagaimana mereka selalu gembar-gemborkan, yang terjadi justru sebaliknya. Kelemahan DPR dengan pansusnya itu yang kian terkuak memang sejak awal punya misi untuk menyingkirkan KPK," katanya.
Lucius mengatakan berbagai tudingan DPR terkait dengan penanganan barang sitaan, proses pengaduan masyarakat, penyelidikan hingga proses penyidikan bisa dijawab dengan baik oleh KPK.
"Lalu pertanyaan selanjutnya kesalahan sebesar apa yang kemudian membenarkan usulan atau rekomendasi DPR yang ingin membekukan bahkan sampai membubarkan KPK? Kan jelas jawabannya, tidak ada. Tudingan yang selama ini disebut-sebut anggota Pansus bisa dikonfirmasi oleh KPK tanpa tersisa sesuatu yang serius," kata dia.
Lucius menilai sangat jelas upaya pansus KPK ingin membekukan, bahkan membubarkan KPK. Menurut Lucius keinginan tersebut tanpa didasari penyelidikan yang mendalam oleh pansus.
"Bisa dikatakan bahwa rekomendasi itu sudah ada bahkan sejak pansus belum bekerja. Dengan kata lain misi membubarkan KPK itu sudah jadi misi bersama DPR. Yang kemudian dikerjakan adalah mencari alasan serta dukungan untuk mengejar misi tersebut," kata Lucius.
Untuk mewujudkan misi tersebut, kata Lucius, kesalahan KPK dicari-cari terus. Siapapun yang dianggap bisa menjelekkan KPK, seperti terpidana atau saksi-saksi yang pernah berhubungan dengan KPK, diangkat.
"Mereka-mereka ini diharapkan bisa memperkuat misi DPR untuk menyingkirkan KPK dengan membuat narasi-narasi jelek tentang KPK," kata Lucius.
"Sejak awal saat rencana penggunaan hak angket digulirkan kemudian berlanjut dengan pansus angket DPR hingga sekarang menjadi pembahasan utama Komisi III bersama Kejagung dan KPK, kelihatan bahwa misi DPR untuk memojokkan KPK menjadi sangat kental. Saya kira masih merupakan rangkaian lanjutan dari misi DPR yang ingin memojokkan KPK," kata Lucius, Rabu (13/9/2017).
Meski terus menerus diserang oleh DPR, menurut Lucius, KPK tetap memiliki sikap dan mampu memberikan argumentasi. Misalnya, KPK dapat menepis semua tudingan Bambang Soesatyo dan anggota Komisi III lainnya.
"Sayangnya, semua upaya yang diperjuangkan dengan penuh semangat oleh DPR itu, alih-alih menelanjangi kelemahan KPK sebagaimana mereka selalu gembar-gemborkan, yang terjadi justru sebaliknya. Kelemahan DPR dengan pansusnya itu yang kian terkuak memang sejak awal punya misi untuk menyingkirkan KPK," katanya.
Lucius mengatakan berbagai tudingan DPR terkait dengan penanganan barang sitaan, proses pengaduan masyarakat, penyelidikan hingga proses penyidikan bisa dijawab dengan baik oleh KPK.
"Lalu pertanyaan selanjutnya kesalahan sebesar apa yang kemudian membenarkan usulan atau rekomendasi DPR yang ingin membekukan bahkan sampai membubarkan KPK? Kan jelas jawabannya, tidak ada. Tudingan yang selama ini disebut-sebut anggota Pansus bisa dikonfirmasi oleh KPK tanpa tersisa sesuatu yang serius," kata dia.
Lucius menilai sangat jelas upaya pansus KPK ingin membekukan, bahkan membubarkan KPK. Menurut Lucius keinginan tersebut tanpa didasari penyelidikan yang mendalam oleh pansus.
"Bisa dikatakan bahwa rekomendasi itu sudah ada bahkan sejak pansus belum bekerja. Dengan kata lain misi membubarkan KPK itu sudah jadi misi bersama DPR. Yang kemudian dikerjakan adalah mencari alasan serta dukungan untuk mengejar misi tersebut," kata Lucius.
Untuk mewujudkan misi tersebut, kata Lucius, kesalahan KPK dicari-cari terus. Siapapun yang dianggap bisa menjelekkan KPK, seperti terpidana atau saksi-saksi yang pernah berhubungan dengan KPK, diangkat.
"Mereka-mereka ini diharapkan bisa memperkuat misi DPR untuk menyingkirkan KPK dengan membuat narasi-narasi jelek tentang KPK," kata Lucius.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
-
Anak Buah Menkeu Purbaya Kena OTT KPK
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon