Rapat kerja KPK dan Komisi III [suara.com/Bagus Santosa]
Baca 10 detik
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai rapat kerja antara Komisi III DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi Senin (11/9/2017) kemarin hanyalah upaya untuk memojokkan posisi KPK. Indikasinya, kata dia, ketika Komisi III menjadikan informasi kekurangan KPK sebagai pembahasan utama dalam rapat.
"Sejak awal saat rencana penggunaan hak angket digulirkan kemudian berlanjut dengan pansus angket DPR hingga sekarang menjadi pembahasan utama Komisi III bersama Kejagung dan KPK, kelihatan bahwa misi DPR untuk memojokkan KPK menjadi sangat kental. Saya kira masih merupakan rangkaian lanjutan dari misi DPR yang ingin memojokkan KPK," kata Lucius, Rabu (13/9/2017).
Meski terus menerus diserang oleh DPR, menurut Lucius, KPK tetap memiliki sikap dan mampu memberikan argumentasi. Misalnya, KPK dapat menepis semua tudingan Bambang Soesatyo dan anggota Komisi III lainnya.
"Sayangnya, semua upaya yang diperjuangkan dengan penuh semangat oleh DPR itu, alih-alih menelanjangi kelemahan KPK sebagaimana mereka selalu gembar-gemborkan, yang terjadi justru sebaliknya. Kelemahan DPR dengan pansusnya itu yang kian terkuak memang sejak awal punya misi untuk menyingkirkan KPK," katanya.
Lucius mengatakan berbagai tudingan DPR terkait dengan penanganan barang sitaan, proses pengaduan masyarakat, penyelidikan hingga proses penyidikan bisa dijawab dengan baik oleh KPK.
"Lalu pertanyaan selanjutnya kesalahan sebesar apa yang kemudian membenarkan usulan atau rekomendasi DPR yang ingin membekukan bahkan sampai membubarkan KPK? Kan jelas jawabannya, tidak ada. Tudingan yang selama ini disebut-sebut anggota Pansus bisa dikonfirmasi oleh KPK tanpa tersisa sesuatu yang serius," kata dia.
Lucius menilai sangat jelas upaya pansus KPK ingin membekukan, bahkan membubarkan KPK. Menurut Lucius keinginan tersebut tanpa didasari penyelidikan yang mendalam oleh pansus.
"Bisa dikatakan bahwa rekomendasi itu sudah ada bahkan sejak pansus belum bekerja. Dengan kata lain misi membubarkan KPK itu sudah jadi misi bersama DPR. Yang kemudian dikerjakan adalah mencari alasan serta dukungan untuk mengejar misi tersebut," kata Lucius.
Untuk mewujudkan misi tersebut, kata Lucius, kesalahan KPK dicari-cari terus. Siapapun yang dianggap bisa menjelekkan KPK, seperti terpidana atau saksi-saksi yang pernah berhubungan dengan KPK, diangkat.
"Mereka-mereka ini diharapkan bisa memperkuat misi DPR untuk menyingkirkan KPK dengan membuat narasi-narasi jelek tentang KPK," kata Lucius.
"Sejak awal saat rencana penggunaan hak angket digulirkan kemudian berlanjut dengan pansus angket DPR hingga sekarang menjadi pembahasan utama Komisi III bersama Kejagung dan KPK, kelihatan bahwa misi DPR untuk memojokkan KPK menjadi sangat kental. Saya kira masih merupakan rangkaian lanjutan dari misi DPR yang ingin memojokkan KPK," kata Lucius, Rabu (13/9/2017).
Meski terus menerus diserang oleh DPR, menurut Lucius, KPK tetap memiliki sikap dan mampu memberikan argumentasi. Misalnya, KPK dapat menepis semua tudingan Bambang Soesatyo dan anggota Komisi III lainnya.
"Sayangnya, semua upaya yang diperjuangkan dengan penuh semangat oleh DPR itu, alih-alih menelanjangi kelemahan KPK sebagaimana mereka selalu gembar-gemborkan, yang terjadi justru sebaliknya. Kelemahan DPR dengan pansusnya itu yang kian terkuak memang sejak awal punya misi untuk menyingkirkan KPK," katanya.
Lucius mengatakan berbagai tudingan DPR terkait dengan penanganan barang sitaan, proses pengaduan masyarakat, penyelidikan hingga proses penyidikan bisa dijawab dengan baik oleh KPK.
"Lalu pertanyaan selanjutnya kesalahan sebesar apa yang kemudian membenarkan usulan atau rekomendasi DPR yang ingin membekukan bahkan sampai membubarkan KPK? Kan jelas jawabannya, tidak ada. Tudingan yang selama ini disebut-sebut anggota Pansus bisa dikonfirmasi oleh KPK tanpa tersisa sesuatu yang serius," kata dia.
Lucius menilai sangat jelas upaya pansus KPK ingin membekukan, bahkan membubarkan KPK. Menurut Lucius keinginan tersebut tanpa didasari penyelidikan yang mendalam oleh pansus.
"Bisa dikatakan bahwa rekomendasi itu sudah ada bahkan sejak pansus belum bekerja. Dengan kata lain misi membubarkan KPK itu sudah jadi misi bersama DPR. Yang kemudian dikerjakan adalah mencari alasan serta dukungan untuk mengejar misi tersebut," kata Lucius.
Untuk mewujudkan misi tersebut, kata Lucius, kesalahan KPK dicari-cari terus. Siapapun yang dianggap bisa menjelekkan KPK, seperti terpidana atau saksi-saksi yang pernah berhubungan dengan KPK, diangkat.
"Mereka-mereka ini diharapkan bisa memperkuat misi DPR untuk menyingkirkan KPK dengan membuat narasi-narasi jelek tentang KPK," kata Lucius.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Ungkap Khalid Basalamah Cicil Uang Korupsi Haji, Pengembalian Dana Tak Hapus Pidana
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
Terkini
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!