Suara.com - RS Mitra Keluarga Kalideres memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar terkait meninggalnya bayi Tiara Debora pada 3 September lalu. Kabar yang beredar di masyarakat, nyawa Debora tak bisa diselamatkan gara-gara telat dimasukkan ke ruang PICU (pediatric intensive care unit).
Padahal menurut Juru Bicara RS Mitra Keluarga Kalideres, dr Nurvantina Pandina, ruang PICU baru bisa digunakan jika kondisi anak sudah stabil. Sementara Debora waktu itu kondisinya masih kritis.
"Sejak kedatangan bayi Debora tidak pernah stabil sehingga tidak layak ditaruh di PICU karena PICU merupakan perawatan lanjutan yang bisa diberikan apabila pasien sudah stabil," kata Nia-sapaan akrabnya-pada konferensi pers di kawasan Senayan, Jumat (22/9/2017).
Karena itu, Nia membantah RS Mitra telah menelantarkan Debora sejak pertama kali tiba di rumah sakit. Justru kata dia, Nia langsung ditangani dengan dimasukkan ke ruang resusitasi.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada penelantaran bayi Debora. Pasien ditangani 6,5 jam sejak pukul 3.40 WIB hingga 10.20 WIB. Ketika pasien di IGD, dokter jaga langsung mengarahkan ke ruang resusitasi yang berupa kamar khusus dan tertutup dengan 5-6 peralatan medis," ujarnya menjelaskan.
Bayi Debora, tambah dia, bisa masuk ke ruang resusitasi karena dokter jaga melihat kondisinya sudah membiru, tidak bergerak, serta jari kaki dan tangan yang sudah dingin.
"Dokter jaga langsung memonitor detak jantung, memasang infus dan memberikan alat bantu napas. Dokter juga menyedot lendir dan memberikan terapi uap kepada pasien," katanya.
Soal ada petugas administrasi yang meminta uang muka untuk perawatan ruang PICU, Nia menganggap hal tersebut adalah upaya untuk memberikan informasi jika kondisi pasien membaik diperlukan perawatan lanjutan di ruang PICU.
Baca Juga: Gunung Agung Berstatus 'Awas', Warga Dilarang di Radius 12 Km
"Tentu dokter berupaya mengharapkan kondisinya stabil sehingga bisa masuk ke ruang lanjutan tersebut. Namun nyatanya kondisi pasien tidak juga stabil," katanya.
Berita Terkait
-
Usai Diberi Sanksi, RS Mitra Keluarga Sepi dan Dijaga Ketat
-
Orang Tua Masih Trauma, Polisi Belum Minta Izin Gali Makam Debora
-
Kasus Bayi Debora, DPR Sesalkan Hasil Investigasi Kemenkes
-
Jika RS Mitra Keluarga Ditutup, Kak Seto Ingatkan Dampak ke Anak
-
Kemenkes Perintahkan Dinkes DKI Beri Sanksi RS Mitra Keluarga
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi