Gerindra: Yang Dimaksud Panglima TNI Bukan BIN

Pengusutan isu impor senjata ilegal harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik. Disatu sisi tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah.

"Tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antar instansi resmi negara," kata Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dalam keterangan resmi, Minggu (24/9/2017).

Menurutnya, sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, baiknya kita semua tidak berasumsi. "Masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum," jelasnya.

Belakangan muncul spekulasi bahwa institusi yang dituduh Panglima TNI adalah Badan Intelejen Negara (BIN). Menurutnya spekulasi tersebut sangat tidak berdasar. "Kita tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelejen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar," jelasnya.

Dengan fungsi intelejen , BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaan terhadap keamanan nasional. "Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas bahwa yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, dalam acara silaturahmi nasional di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (23/9/2017), Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan ada institusi di luar militer dan Polri yang hendak mendatangkan ribuan senjata.  Namun, tidak ada mengenai info rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.