Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berharap agar anjuran dan ajakan menonton film G30S/PKI tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, tidak ada paksaan terhadap siapa saja untuk menonton film sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia itu.
"Mau nonton boleh, tidak juga nggak apa-apa," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa film G30S/PKI adalah gambaran fakta sejarah di masa lalu yang tidak mungkin diulang kembali. Selain peristiwa 30 September 1965 itu, juga masih banyak sejarah kelam yang pernah dialami bangsa Indonesia.
"Apakah itu Permesta, DI TII, peristiwa Malari dan berbagai peristiwa lain yang memang mengiringi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka, itu semua merupakan rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu, yang sudah berlaku waktu itu," ujar Wiranto.
Semua peristiwa sejarah itu, kata dia, tidak perlu dibenarkan atau disalahkan atau bahkan dirubah. Cukup dipelajari sebagai fakta sejarah perjalanan bangsa Indonesia atau menjadi refrensi untuk generasi berikutnya tentang apa saja yang pernah dialami bangsa Indonesia.
Ia berharap agar generasi kekinian dan generasi mendatang mengambil hikmah dari fakta sejarah tersebut. Mengambil apa yang baik, dan membuang bagian yang buruknya.
Ia mengingatkan, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang cukup berat ke depan. Daripada berkutat pada masa lalu, lebih baik berfikir tentang apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan global.
"Dan kita bersyukur, pemerintah yang sudah dengan sangat serius dan sungguh-sungguh melakukan hal yang terbaik untuk bagaimana bangsa ini maju dan menang dalam persaingan itu. Terbukti banyak hal positif yang telah dicapai dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional," kata Wiranto.
Menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya supaya bisa memahami sejarah bangsanya, yakni Indonesia secara utuh.
Baca Juga: Panglima TNI Dinilai Peragakan Politik Tidak Etis
"Kita sebenarnya tidak perlu malu, tidak perlu marah, kecewa atau benci melihat sejarah masa lalu. Ajakan dan anjuran menonton tak perlu diperdebatkan lagi. Apa lagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih," kata Wiranto.
Berita Terkait
-
Download Film G30S/PKI Asli Tanpa Revisi Dimana? Ini Link dan Maknanya di Era Sekarang
-
Menko Polhukam Sebut Karhutla Masuk Isu Keamanan Nasional
-
Mahfud MD Buka Suara Soal Janji Prabowo Berantas Korupsi : Serius Itu, Bukan Omon-omon
-
Baru 2 Hari Menjabat, Menteri Desa Sudah Kena Tegur Mahfud MD Gegara Surat Undangan
-
Mahfud MD Mengaku Sedih Lihat Reaksi Rakyat Jelang Jokowi Lengser
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab