Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono [suara.com/Welly Hidayat]
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan petugas sudah siap mengantisipasi unjuk rasa yang akan dilakukan organisasi kemasyarakatan di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
"Jadi tanggal 29 akan ada aksi dengan titiknya di DPR. (Jumlah personil pengamanan) hampir 18 ribu untuk dikerahkan," kata Argo di Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2017).
Polisi belum mendapatkan surat pemberitahuan dari panitia aksi. Tetapi, Argo memprediksi demonstrasi tersebut diikuti sekitar 15 ribu orang.
Argo mengatakan pengamanan juga akan melibatkan Satpol PP dan TNI.
"Kami melakukan pengamanan dengan pasukan dari TNI dan Polri dan pemerintah daerah seperti seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan," katanya.
Forum Umat Islam telah bertemu Wakil Ketua DPR Fadli Zon di DPR memint aizin unjuk rasa dengan mengangkat isu menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Tolak PKI di depan gedung Parlemen.
"Kami akan mulai aksi setelah salat Jumat, dan menurunkan 50 ribu orang," kata Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif.
FUI meminta DPR menolak perppu, meskipun gugatan terhadap perppu masih disidang Mahkamah Konstitusi.
FUI juga meminta DPR melawan kebangkitan PKI. DPR diminta jangan mencabut Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berisi larangan terhadap PKI.
"Kalau mencabut maka berhadapan dengan umat Islam," kata dia.
Slamet mengatakan unjuk rasa didukung Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra.
"Nanti kerjasama dengan beberapa elemen yang ada, seperti FBR, Bang Japar, FPI. Pak Amien dan Pak Yusril insya Allah hadir," kata dia.
Slamet menambahkan surat pemberitahuan rencana aksi akan diberikan ke Polda Metro Jaya, hari ini.
Fadli Zon mengatakan demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, dia tetap meminta agar dilaksanakan secara tertib.
"Saya baru mendengar juga bahwa mereka akan mengajukan aksi. ya kita ini negara demokrasi jadi aksi demonstrasi sah-sah saja yang penting bisa berjalan dengan baik dan tertib tentu delegasi itu akan kita terima. tergantung nanti rekan-rekan anggota DPR di komisi terkait juga bisa menerima," kata politikus Gerindra.
"Jadi tanggal 29 akan ada aksi dengan titiknya di DPR. (Jumlah personil pengamanan) hampir 18 ribu untuk dikerahkan," kata Argo di Polda Metro Jaya, Senin (25/9/2017).
Polisi belum mendapatkan surat pemberitahuan dari panitia aksi. Tetapi, Argo memprediksi demonstrasi tersebut diikuti sekitar 15 ribu orang.
Argo mengatakan pengamanan juga akan melibatkan Satpol PP dan TNI.
"Kami melakukan pengamanan dengan pasukan dari TNI dan Polri dan pemerintah daerah seperti seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan," katanya.
Forum Umat Islam telah bertemu Wakil Ketua DPR Fadli Zon di DPR memint aizin unjuk rasa dengan mengangkat isu menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Tolak PKI di depan gedung Parlemen.
"Kami akan mulai aksi setelah salat Jumat, dan menurunkan 50 ribu orang," kata Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif.
FUI meminta DPR menolak perppu, meskipun gugatan terhadap perppu masih disidang Mahkamah Konstitusi.
FUI juga meminta DPR melawan kebangkitan PKI. DPR diminta jangan mencabut Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berisi larangan terhadap PKI.
"Kalau mencabut maka berhadapan dengan umat Islam," kata dia.
Slamet mengatakan unjuk rasa didukung Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra.
"Nanti kerjasama dengan beberapa elemen yang ada, seperti FBR, Bang Japar, FPI. Pak Amien dan Pak Yusril insya Allah hadir," kata dia.
Slamet menambahkan surat pemberitahuan rencana aksi akan diberikan ke Polda Metro Jaya, hari ini.
Fadli Zon mengatakan demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, dia tetap meminta agar dilaksanakan secara tertib.
"Saya baru mendengar juga bahwa mereka akan mengajukan aksi. ya kita ini negara demokrasi jadi aksi demonstrasi sah-sah saja yang penting bisa berjalan dengan baik dan tertib tentu delegasi itu akan kita terima. tergantung nanti rekan-rekan anggota DPR di komisi terkait juga bisa menerima," kata politikus Gerindra.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Dulu Cap PKI Sekarang 'Antek Asing', Pola Lama Bungkam Kritik dengan Wajah Baru
-
Kisah Kelam Tragedi 1965 di Mata Seorang Mantan Kader PKI: Review Novel 'Kubah' Ahmad Tohari
-
Warisan Kelam 1965: Mengapa Nalar Kritis Publik Indonesia Masih Terbelenggu?
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Potret Presiden Prabowo Pimpin Langsung Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka Korupsi MBG, Nama-Nama Baru Masih Didalami
-
Sempat Dikeluhkan karena Galian Berbahaya, Proyek PAM Jaya di Condet Kini Mulai Alirkan Air Bersih
-
Menanti Nyanyian Sony Sonjaya, Siapa Saja Petinggi di Balik Skandal Korupsi MBG?
-
Tabrak Lari Tewaskan Tokoh Pramuka Tangerang, Polisi Kantongi Identitas Kendaraan
-
Kejagung Sasar Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi MBG, Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik Disita
-
Bansos Sarung dan Mukena Dikorupsi, Eks Legislator NTB Cuma Dituntut 2 Tahun Bui
-
Moratorium MBG Bikin Investor Menjerit, Jupnas Gizi: Ini Rapor Merah
-
Dijuluki 'Banjir Abadi', Genangan di Joglo Kembangan Akhirnya Ditangani Pemkot Jakbar
-
Babak Baru Korupsi MBG, Asep Yusuf Somantri Punya Tugas 'Spesial' Atur SPPG
-
BPK Akan Proses Etik Pegawai yang Terseret Kasus Suap