Suara.com - Pelaksaa Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (27/9/2017). Djuned diperiksa sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla untuk tersangka Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasa.
"Yang dipertanyakan biasa, pertama yaitu soal tupoksi saya," kata Djuned usai diperiksa penyidik KPK, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2017).
Selain itu, Djuned juga menyerahkan hasil rapat Komisi I DPR RI bersama Bakamla pada 9 dan 27 Juni 2016. Rapat tersebut membahas pengadaan proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla.
"Itu bahas masalah Bakamla. Jadi APBNP tahun 2016. Terkait satelit monitoring Bakamla," ujar Djuned.
Kata Djuned, dalam pemeriksaan ia juga ditanya apakah dirinya kenal dengan beberapa nama yang disebut oleh penyidik. Tapi ia menegaskan tidak tahu menahu perihal kasus tersebut.
"Jadi tadi ditanyakan kenal siapa aja saya tidak (kenal) dan apa ikut rapat-rapatnya, ya tidak. Saya tidak tahu persis, saya hanya menyerahkan risalah rapatnya saja," tutur Djuned.
saat ini komisi antirasuah itu mendalami proses pengurusan dan pembahasan anggaran proyek satelit monitoring. Sejumlah anggota DPR diduga terlibat dan ikut menikmati uang dari proyek tersebut. Termasuk Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi.
Pada persidangan dengan terdakwa Dirut PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Dharmawansyah, muncul isu bahwa terdapat aliran dana sebesar 6 persen dari nilai dua proyek senilai Rp400 miliar atau Rp 24 miliar yang diberikan kepada Fahmi Al Habsy untuk sejumlah anggota DPR. Uang tersebut diduga sebagai uang suap memuluskan pembahasan anggaran di DPR. Dalam beberapa kali persidangan, nama Fayakhun sempat disebut beberapa kali.
Fayakhun pernah diperiksa untuk tersangka Nofel Hasan. Terkait kasus yang menjerat Novel Hasan, Fayakhun juga telah dicegah berpergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK.
Baca Juga: KPK Kembali Periksa Kepala Biro Perencanaan Bakamla Nofel Hasan
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura