Suara.com - Pembangunan desa dan daerah di seluruh pelosok Tanah Air menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam tiga tahun ini, anggaran sebesar Rp127 triliun telah dikeluarkan guna mewujudkan program tersebut.
Tahun 2015 anggaran untuk dana desa adalah Rp20 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi Rp60 triliun.
“Total, sekali lagi itu angka yang besar sekali. Rp127 triliun itu angka yang besar sekali," kata Jokowi saat bersilaturahmi dengan Kepala Desa se-Banten di Kampung Baru Pakojan, Embung Ranca Anis, Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (4/10/2017).
Dalam pelaksanaannya, setiap desa mendapatkan dana Rp300 juta pada tahun pertama, Rp600 juta pada tahun kedua dan Rp800 juta pada tahun ketiga. Diharapkan dana tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.
"Usahakan agar dana itu berputar saja di desa, paling besar berputar di kecamatan atau paling terpaksa lagi berputar di kabupaten. Tidak boleh tertarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta. Uang ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah, pasti menyejahterakan Insyaallah," ujar dia.
Melihat besarnya manfaat yang ada, Kepala Negara berpesan kepada para kepala desa untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Apalagi, saat ini ada sekitar 900 desa yang bermasalah dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan dana desa.
"Hati-hati kepala desanya ditangkap, saya tidak takut-takuti karena selewengkan dana desa. Saya titip hati-hati menggunakan dana ini," kata dia.
Disamping itu, Jokowi juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut di desanya masing-masing. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah.
"Saya minta tidak hanya aparat, tapi yang paling penting masyarakat harus semuanya ikut mengawasi agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa," ujar dia.
Baca Juga: Oknum Kades Cirebon Ditangkap Gelapkan Dana Desa
Pemerintah pun lanjut dia, telah memberikan kebebasan kepada masing-masing desa untuk menggunakan dana tersebut. Mulai dari membangun infrastruktur, jalan desa, embung, irigasi, hingga bendungan.
"Yang paling penting hanya satu, jangan sampai ada yang ngantongin untuk keperluan pribadi. Ini yang tidak boleh," kata dia.
Terakhir, Kepala Negara manyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong kerja sama antara BUMN, swasta, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten.
"Sehingga apa yang kita inginkan, sebuah desa yang sejahtera dan makmur itu betul-betul akan kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar dia.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta