Suara.com - Puluhan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja akan menggelar aksi di sejumlah kota di Indonesia, 7 Oktober nanti dalam memperingati 'Hari Kerja Layak Internasional' (International World Day for Decent Work). Aksi buruh ini juga akan dilakukan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta dengan estimasi 3.000 hingga 5.000 massa.
"Kami akan aksi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang dan lainnya dengan estimasi sekitar 50.000 massa. Kami membawa isu Jaminan Kesehatan dan Tolak Upah Murah," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam konfrensi pers di Kantor LBH Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Aksi itu menuntut agar pemerintah memberikan solusi kasus pemutusan hubungan kerja (PKH) massal yang terjadi di sejumlah perusahaan. Serta juga ancaman PHK terhadap ribuan buruh di sejumlah perusahaan, seperti industri telekomunikasi, pertambangan, keramik, elektronik, ritel, garmen, sepatu, dan jalan tol.
"Pemerintahan Jokowi-JK harusnya menjawab permasalahan PHK ribuan pekerja ini. Kami juga menuntut kenaikan upah layak tahun ini," ujar dia.
Dalam rangka Hari Kerja Layak Internasional yang jatuh pada 7 Oktober nanti, buruh melakukan aksi jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Aksi jalan kaki menuntut Jaminan Kesehatan dan Tolak Upah Murah atau disingkat Jamketum ini dilakukan oleh Ade Lukman seorang diri. Ade Lukman merupakan Direktur Advokasi dan Relawan Jamkes Watch, sebuah wadah buruh mengawal isu jaminan kesehatan.
"Aksi jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta ini sudah berlangsung 19 hari lalu, diperkirakan sampai 36 hari," kata dia.
Said menambahkan, buruh mengangkat isu jaminan kesehatan karena sampai sekarang BPJS Kesehatan masih banyak terjadi persoalan. Bahkan banyak kasus masyarakat tak mendapatkan pelayanan berobat secara optimal menggunakan BPJS kesehatan.
"Walaupun BPJS Kesehatan berguna bagi masyarakat, tapi masih banyak terdapat persoalan di seluruh Indonesia. Seperti kasus bayi Debora, itu bukti jaminan kesehatan masih buruk. Harusnya anggarannya ditambah, karena UU Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN. Kalau APBN Rp2.000 triliun lebih, untuk kesehatan harusnya kan Rp100-an triliun," kata dia.
Baca Juga: Upah Buruh Mahal, Apindo Tuding Ini Bikin Ekonomi Lesu
Berita Terkait
Terpopuler
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
Terkini
-
Gugat Dosa Struktural Negara, FIAD Nyatakan Indonesia Darurat Keadilan
-
Hadir di Coinfest Asia 2026, COIN Tegaskan Komitmen Bangun Ekosistem Aset Digital Tepercaya
-
Terima Audiensi Masyarakat Pati yang Tolak Demo, DPR: Tak Harus Selalu Turun ke Jalan
-
Meski Tidak Ditandatangani Direktur Penyidikan, Surat Penahanan Febrie Adriansyah Tetap Sah
-
Tim Hukum Febrie Adriansyah Sebut Sangkaan Kejagung 'Imajinatif', Dasar Hukumnya Dipertanyakan
-
Naskah Kuno hingga Keris Pusaka Ludes di Desa Adat Sade, Pemerintah Siapkan Rencana Pemulihan Total
-
6 Cara Meratakan Warna Kulit Tangan Belang akibat Naik Motor dengan Body Sunscreen
-
Bukan Water Bombing! Prabowo Dorong 'Ubi Bombing' dari Singkong untuk Atasi Karhutla
-
Karhutla Meluas di Kalbar, Wamen LH Minta Korporasi Perkuat Sekat Kanal: Apa Itu?
-
Mengapa Satwa Endemik Indonesia Tak Bernasib seperti Panda China?