Suara.com - Puluhan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja akan menggelar aksi di sejumlah kota di Indonesia, 7 Oktober nanti dalam memperingati 'Hari Kerja Layak Internasional' (International World Day for Decent Work). Aksi buruh ini juga akan dilakukan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta dengan estimasi 3.000 hingga 5.000 massa.
"Kami akan aksi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang dan lainnya dengan estimasi sekitar 50.000 massa. Kami membawa isu Jaminan Kesehatan dan Tolak Upah Murah," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam konfrensi pers di Kantor LBH Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Aksi itu menuntut agar pemerintah memberikan solusi kasus pemutusan hubungan kerja (PKH) massal yang terjadi di sejumlah perusahaan. Serta juga ancaman PHK terhadap ribuan buruh di sejumlah perusahaan, seperti industri telekomunikasi, pertambangan, keramik, elektronik, ritel, garmen, sepatu, dan jalan tol.
"Pemerintahan Jokowi-JK harusnya menjawab permasalahan PHK ribuan pekerja ini. Kami juga menuntut kenaikan upah layak tahun ini," ujar dia.
Dalam rangka Hari Kerja Layak Internasional yang jatuh pada 7 Oktober nanti, buruh melakukan aksi jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Aksi jalan kaki menuntut Jaminan Kesehatan dan Tolak Upah Murah atau disingkat Jamketum ini dilakukan oleh Ade Lukman seorang diri. Ade Lukman merupakan Direktur Advokasi dan Relawan Jamkes Watch, sebuah wadah buruh mengawal isu jaminan kesehatan.
"Aksi jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta ini sudah berlangsung 19 hari lalu, diperkirakan sampai 36 hari," kata dia.
Said menambahkan, buruh mengangkat isu jaminan kesehatan karena sampai sekarang BPJS Kesehatan masih banyak terjadi persoalan. Bahkan banyak kasus masyarakat tak mendapatkan pelayanan berobat secara optimal menggunakan BPJS kesehatan.
"Walaupun BPJS Kesehatan berguna bagi masyarakat, tapi masih banyak terdapat persoalan di seluruh Indonesia. Seperti kasus bayi Debora, itu bukti jaminan kesehatan masih buruk. Harusnya anggarannya ditambah, karena UU Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN. Kalau APBN Rp2.000 triliun lebih, untuk kesehatan harusnya kan Rp100-an triliun," kata dia.
Baca Juga: Upah Buruh Mahal, Apindo Tuding Ini Bikin Ekonomi Lesu
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal
-
Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Dipindah Kamar, Polisi Segera Periksa Begitu Kondisi Pulih
-
Robohkan Rumah yang Dijarah hingga Rata Dengan Tanah, Ahmad Sahroni Sempat Ungkap Alasannya
-
Jelang Musda, Rizki Faisal Didukung Kader Hingga Ormas Pimpin Golkar Kepri
-
Hakim PN Palembang Raden Zaenal Arief Meninggal di Indekos, Kenapa?
-
Guru Besar UEU Kupas Tuntas Putusan MK 114/2025: Tidak Ada Larangan Polisi Menjabat di Luar Polri
-
MUI Tegaskan Domino Halal Selama Tanpa Unsur Perjudian