Suara.com - Denmark akan menjadi negara Eropa berikutnya yang melarang siapapun yang datang ke sana mengenakan burqa dan niqab, pakaian tertutup untuk perempuan dalam tradisi Islam. Usulan ini sudah dibahas di parlemen Denmark.
Pakaian burqa sudah dilarang di sebagian negara Eropa. Di antaranya Prancis, Belgia, Belanda, Bulgaria, dan Bavaria. Menurut sebuah riset, ada 200 perempuan di Denmark yang menggunakan burqa.
Partai terbesar di Denmark, Partai Liberal memutuskan untuk mendukung larangan itu. Juru Bicara Partai Liberal Jacob Ellemann-Jensen menjelaskan dukungan itu disampaikan ke koalisi pemerintahan.
Sementara Menteri Luar Negeri Denmark Anders Samuelsen menyatakan negaranya hampir memberlakukan kebijakan itu.
"Akan ada lapragan penutup (burqa) di Denmark. Begitulah adanya," kata Anders Samuelsen di akun Facebooknya.
Sebelumnya, muslim di Austria dipaksa polisi bersenjata untuk melepaskan niqab mereka saat di berada di jalan.
Niqab merupakan kain yang digunakan wanita muslim untuk menutup sebagian aurat wajah mereka kecuali mata. Undang-undang yang baru di Austria kini melarang pemakaian niqab.
Dilansir dari Metro, ada foto yang beredar dimana menceritakan wanita muslim menggunakan niqab di kota Zell Am See, Austria. Namun, tak lama dia didekati oleh polisi bersenjata yang memerintahkan untuk melepas niqab.
Niqab yang menutupi wajah itu kini dilarang di tempat umum, terkecuali dokter yang perlu memakai masker untuk melakukan prosedur medis.
Baca Juga: Perempuan Pakai Burqa Kendarai Mobil di Negara Ini Bakal Ditilang
Penggunaan Niqab dianggap oleh pemerintah Austaralia sebagai simbol penerimaan dan penghormatan khusus. Sedangkan penerimaan dan penghormatan hanya dipakai untuk negara yang menjalin persahabatan sukses dengan Austria dan kini orang-orang itu sebagian tinggal di Australia.
Juru kampanye penolak larangan burqa dan niqab menganggap undang-undang tersebut tidak adil dan hanya menargetkan wanita muslim saja. Sehingga, memiliki efek buruk pada orang muslim di Australia.
Kemudian, undang-undang yang secara khusus menyerukan komunitas Muslim dapat menyebabkan peningkatan Islamofobia dan kejahatan yang membenci.
Selain pemakaian niqab, ada juga undang-undang lain yang mulai berlaku saat ini sehingga menimbulkan ketakutan dan menempatkan imigran secara tidak adil.
Austria bukan negara Eropa pertama yang menerapkan larangan jilbab. Perancis menjadi negara pertama yang melewati larangan kontroversial tersebut pada April 2011 - dan sejak itu telah menangkap sekitar 1.500 orang di bawah undang-undang.
(DailyMail)
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!