Menteri ESDM Sudirman Said mendatangi KPK, Jakarta, Selasa (24/5).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan korupsi membuat Indonesia mengalami degradasi batas-batas kepatutan.
"Republik sedang mengalami penurunan batas-batas kepatutan. Sekarang korupsi dalam jumlah miliaran dianggap kecil setelah ada kasus mega korupsi KTP elektronik senilai Rp2,5 triliun. Tokoh nasional mempermainkan hukum, membohongi publik dianggap hal biasa, " kata Sudirman dalam dialog aktivis Komunitas Caping Gunung di Purwodadi, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017), malam.
Ketua Institut Harkat Negeri menilai kondisi tersebut tidak dapat didiamkan. Bangsa yang merupakan bangsa yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan daya juang, kata Sudirman.
"Sebaliknya korupsi, pemerkosaan hukum, dan pelanggaran etika dan nilai luhur akan menggerogoti kekuatan kita sebagai bangsa," ujar Sudirman.
Sudirman juga menyoroti banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif terjerat operasi tangkap tangan KPK. Padahal, kata Sudirman, kepala daerah merupakan pemimpin yang seharusnya menjadi panutan rakyat.
Sudirman mengatakan tugas pemimpin politik ada dua. Pertama memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan mencapai target dan janji-janji ketika berkampanye. Kedua, menjadi panutan dan memberi teladan dalam perilaku dan nilai-nilai luhur bagi masyarakatnya.
"Kepala Daerah yang terlibat korupsi adalah mereka yang lupa batas antara urusan pribadi dengan urusan publik. Jadi kalau mau menghindari korupsi, sederhana resepnya, sadar akan posisinya dan jangan campur adukkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan," ujar Sudirman.
Sudirman mengatakan kalau para pemimpin dan para pembuat hukum terjerat kasus korupsi, maka layak jika disebut negara ini berada dalam keadaan darurat korupsi. Harus ada upaya-upaya ekstra guna mengatasi kedaruratan itu agar korupsi tidak menjadi budaya.
"Kalau sudah jadi budaya, harkat kita sebagai sebuah bangsa hancur," kata Sudirman.
"Republik sedang mengalami penurunan batas-batas kepatutan. Sekarang korupsi dalam jumlah miliaran dianggap kecil setelah ada kasus mega korupsi KTP elektronik senilai Rp2,5 triliun. Tokoh nasional mempermainkan hukum, membohongi publik dianggap hal biasa, " kata Sudirman dalam dialog aktivis Komunitas Caping Gunung di Purwodadi, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017), malam.
Ketua Institut Harkat Negeri menilai kondisi tersebut tidak dapat didiamkan. Bangsa yang merupakan bangsa yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan daya juang, kata Sudirman.
"Sebaliknya korupsi, pemerkosaan hukum, dan pelanggaran etika dan nilai luhur akan menggerogoti kekuatan kita sebagai bangsa," ujar Sudirman.
Sudirman juga menyoroti banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif terjerat operasi tangkap tangan KPK. Padahal, kata Sudirman, kepala daerah merupakan pemimpin yang seharusnya menjadi panutan rakyat.
Sudirman mengatakan tugas pemimpin politik ada dua. Pertama memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan mencapai target dan janji-janji ketika berkampanye. Kedua, menjadi panutan dan memberi teladan dalam perilaku dan nilai-nilai luhur bagi masyarakatnya.
"Kepala Daerah yang terlibat korupsi adalah mereka yang lupa batas antara urusan pribadi dengan urusan publik. Jadi kalau mau menghindari korupsi, sederhana resepnya, sadar akan posisinya dan jangan campur adukkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan," ujar Sudirman.
Sudirman mengatakan kalau para pemimpin dan para pembuat hukum terjerat kasus korupsi, maka layak jika disebut negara ini berada dalam keadaan darurat korupsi. Harus ada upaya-upaya ekstra guna mengatasi kedaruratan itu agar korupsi tidak menjadi budaya.
"Kalau sudah jadi budaya, harkat kita sebagai sebuah bangsa hancur," kata Sudirman.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Sudirman Said Mengaku Tak Dicecar soal Riza Chalid dalam Pemeriksaan Kasus Petral
-
Kasus Korupsi Petral, Sudirman Said Dicecar soal Pengadaan dan Penentuan Harga Minyak
-
Ditanya Statusnya Saat Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Petral, Sudirman Said: Sebagai Saksi
-
Saiful Mujani 'Dikawal' Tokoh Nasional ke Polda Metro Jaya, Todung Mulya Lubis: Ini Kasus Absurd!
-
Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Raih Apresiasi Hari Anak Nasional, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Emas
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Peran Dukung 100.000 Sultan Muda, Perluas Inklusi Keuangan Sumsel
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek