Menteri ESDM Sudirman Said mendatangi KPK, Jakarta, Selasa (24/5).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan korupsi membuat Indonesia mengalami degradasi batas-batas kepatutan.
"Republik sedang mengalami penurunan batas-batas kepatutan. Sekarang korupsi dalam jumlah miliaran dianggap kecil setelah ada kasus mega korupsi KTP elektronik senilai Rp2,5 triliun. Tokoh nasional mempermainkan hukum, membohongi publik dianggap hal biasa, " kata Sudirman dalam dialog aktivis Komunitas Caping Gunung di Purwodadi, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017), malam.
Ketua Institut Harkat Negeri menilai kondisi tersebut tidak dapat didiamkan. Bangsa yang merupakan bangsa yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan daya juang, kata Sudirman.
"Sebaliknya korupsi, pemerkosaan hukum, dan pelanggaran etika dan nilai luhur akan menggerogoti kekuatan kita sebagai bangsa," ujar Sudirman.
Sudirman juga menyoroti banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif terjerat operasi tangkap tangan KPK. Padahal, kata Sudirman, kepala daerah merupakan pemimpin yang seharusnya menjadi panutan rakyat.
Sudirman mengatakan tugas pemimpin politik ada dua. Pertama memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan mencapai target dan janji-janji ketika berkampanye. Kedua, menjadi panutan dan memberi teladan dalam perilaku dan nilai-nilai luhur bagi masyarakatnya.
"Kepala Daerah yang terlibat korupsi adalah mereka yang lupa batas antara urusan pribadi dengan urusan publik. Jadi kalau mau menghindari korupsi, sederhana resepnya, sadar akan posisinya dan jangan campur adukkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan," ujar Sudirman.
Sudirman mengatakan kalau para pemimpin dan para pembuat hukum terjerat kasus korupsi, maka layak jika disebut negara ini berada dalam keadaan darurat korupsi. Harus ada upaya-upaya ekstra guna mengatasi kedaruratan itu agar korupsi tidak menjadi budaya.
"Kalau sudah jadi budaya, harkat kita sebagai sebuah bangsa hancur," kata Sudirman.
"Republik sedang mengalami penurunan batas-batas kepatutan. Sekarang korupsi dalam jumlah miliaran dianggap kecil setelah ada kasus mega korupsi KTP elektronik senilai Rp2,5 triliun. Tokoh nasional mempermainkan hukum, membohongi publik dianggap hal biasa, " kata Sudirman dalam dialog aktivis Komunitas Caping Gunung di Purwodadi, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017), malam.
Ketua Institut Harkat Negeri menilai kondisi tersebut tidak dapat didiamkan. Bangsa yang merupakan bangsa yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan daya juang, kata Sudirman.
"Sebaliknya korupsi, pemerkosaan hukum, dan pelanggaran etika dan nilai luhur akan menggerogoti kekuatan kita sebagai bangsa," ujar Sudirman.
Sudirman juga menyoroti banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif terjerat operasi tangkap tangan KPK. Padahal, kata Sudirman, kepala daerah merupakan pemimpin yang seharusnya menjadi panutan rakyat.
Sudirman mengatakan tugas pemimpin politik ada dua. Pertama memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan mencapai target dan janji-janji ketika berkampanye. Kedua, menjadi panutan dan memberi teladan dalam perilaku dan nilai-nilai luhur bagi masyarakatnya.
"Kepala Daerah yang terlibat korupsi adalah mereka yang lupa batas antara urusan pribadi dengan urusan publik. Jadi kalau mau menghindari korupsi, sederhana resepnya, sadar akan posisinya dan jangan campur adukkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan," ujar Sudirman.
Sudirman mengatakan kalau para pemimpin dan para pembuat hukum terjerat kasus korupsi, maka layak jika disebut negara ini berada dalam keadaan darurat korupsi. Harus ada upaya-upaya ekstra guna mengatasi kedaruratan itu agar korupsi tidak menjadi budaya.
"Kalau sudah jadi budaya, harkat kita sebagai sebuah bangsa hancur," kata Sudirman.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Saiful Mujani 'Dikawal' Tokoh Nasional ke Polda Metro Jaya, Todung Mulya Lubis: Ini Kasus Absurd!
-
Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
-
Pakar Sebut Demokrasi RI Cuma 'Ethok-ethok', Alarm The Economist Jadi Peringatan
-
Masyarakat Sipil Nobar Film Pesta Babi: Negara Distributor Keadilan, Bukan Mesin Elektoral
-
Tanggapi Isu Penistaan Agama yang Serang JK, Sudirman Said: Saksi Hidup Beliau Terlalu Banyak
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Bantah Cuma Galak ke Ojol, Dishub DKI: Mobil Pribadi Parkir Liar Banyak Kami Derek!
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen