Menteri ESDM Sudirman Said mendatangi KPK, Jakarta, Selasa (24/5).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan korupsi membuat Indonesia mengalami degradasi batas-batas kepatutan.
"Republik sedang mengalami penurunan batas-batas kepatutan. Sekarang korupsi dalam jumlah miliaran dianggap kecil setelah ada kasus mega korupsi KTP elektronik senilai Rp2,5 triliun. Tokoh nasional mempermainkan hukum, membohongi publik dianggap hal biasa, " kata Sudirman dalam dialog aktivis Komunitas Caping Gunung di Purwodadi, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017), malam.
Ketua Institut Harkat Negeri menilai kondisi tersebut tidak dapat didiamkan. Bangsa yang merupakan bangsa yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan daya juang, kata Sudirman.
"Sebaliknya korupsi, pemerkosaan hukum, dan pelanggaran etika dan nilai luhur akan menggerogoti kekuatan kita sebagai bangsa," ujar Sudirman.
Sudirman juga menyoroti banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif terjerat operasi tangkap tangan KPK. Padahal, kata Sudirman, kepala daerah merupakan pemimpin yang seharusnya menjadi panutan rakyat.
Sudirman mengatakan tugas pemimpin politik ada dua. Pertama memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan mencapai target dan janji-janji ketika berkampanye. Kedua, menjadi panutan dan memberi teladan dalam perilaku dan nilai-nilai luhur bagi masyarakatnya.
"Kepala Daerah yang terlibat korupsi adalah mereka yang lupa batas antara urusan pribadi dengan urusan publik. Jadi kalau mau menghindari korupsi, sederhana resepnya, sadar akan posisinya dan jangan campur adukkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan," ujar Sudirman.
Sudirman mengatakan kalau para pemimpin dan para pembuat hukum terjerat kasus korupsi, maka layak jika disebut negara ini berada dalam keadaan darurat korupsi. Harus ada upaya-upaya ekstra guna mengatasi kedaruratan itu agar korupsi tidak menjadi budaya.
"Kalau sudah jadi budaya, harkat kita sebagai sebuah bangsa hancur," kata Sudirman.
"Republik sedang mengalami penurunan batas-batas kepatutan. Sekarang korupsi dalam jumlah miliaran dianggap kecil setelah ada kasus mega korupsi KTP elektronik senilai Rp2,5 triliun. Tokoh nasional mempermainkan hukum, membohongi publik dianggap hal biasa, " kata Sudirman dalam dialog aktivis Komunitas Caping Gunung di Purwodadi, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017), malam.
Ketua Institut Harkat Negeri menilai kondisi tersebut tidak dapat didiamkan. Bangsa yang merupakan bangsa yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan daya juang, kata Sudirman.
"Sebaliknya korupsi, pemerkosaan hukum, dan pelanggaran etika dan nilai luhur akan menggerogoti kekuatan kita sebagai bangsa," ujar Sudirman.
Sudirman juga menyoroti banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif terjerat operasi tangkap tangan KPK. Padahal, kata Sudirman, kepala daerah merupakan pemimpin yang seharusnya menjadi panutan rakyat.
Sudirman mengatakan tugas pemimpin politik ada dua. Pertama memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan mencapai target dan janji-janji ketika berkampanye. Kedua, menjadi panutan dan memberi teladan dalam perilaku dan nilai-nilai luhur bagi masyarakatnya.
"Kepala Daerah yang terlibat korupsi adalah mereka yang lupa batas antara urusan pribadi dengan urusan publik. Jadi kalau mau menghindari korupsi, sederhana resepnya, sadar akan posisinya dan jangan campur adukkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan," ujar Sudirman.
Sudirman mengatakan kalau para pemimpin dan para pembuat hukum terjerat kasus korupsi, maka layak jika disebut negara ini berada dalam keadaan darurat korupsi. Harus ada upaya-upaya ekstra guna mengatasi kedaruratan itu agar korupsi tidak menjadi budaya.
"Kalau sudah jadi budaya, harkat kita sebagai sebuah bangsa hancur," kata Sudirman.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Diskusi Lintas Generasi Soroti Krisis Bangsa, Indonesia Butuh Kepemimpinan Berintegritas
-
Tokoh Lintas Generasi Temui JK, Sudirman Said: Kita Harus Perkuat Kepemimpinan Intrinsik
-
Sudirman Said Luncurkan Pusat Studi Keberlanjutan UHN untuk Jawab Tantangan Krisis Iklim
-
Usai Diperiksa Kejagung, Sudirman Said Ngaku Banyak Hambatan Non Teknis saat Ingin Lawan Mafia Migas
-
Sudirman Said Rampung Diperiksa sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Petral, Ini Katanya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan
-
Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor