Suara.com - Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menyatakan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan nama kandidat calon wakil presiden yang cocok dipasangkan dengan Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Sarifudin Sudding mengatakan partainya belum membicarakan soal calon wakil presiden. Sudding juga mengatakan partainya juga belum memikirkan untuk mengusung calon wakil presiden dari Partai Hanura.
"Kita belum membicarakan dukungan (Wakil presiden) nanti kita bicarakan kembali. Kita juga belum membicarakan itu (usulan wakil presiden)," ujar Sariufuddin di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Sudding enggan berkomentar jika Jokowi dipasangkan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya nama Gatot dan Sri Mulyani masuk daftar kandidat yang cocok untuk dipasangkan dengan Jokowi di Pilpres 2019 hasil survei Indikator.
"Kita jangan seandai-seandainya, kita lihat perkembangan ke depan, politik itu cair. Masih punya rentang waktu yang cukup panjang," kata dia.
Namun ia menegaskan partainya tetap memberikan dukungannya kepada Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019. Hal tersebut kata Sarifuddin sesuai keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Hanura.
"Ya saya kira sesuai dengan keputusan Munas dan Rapimnas Hanura saya rasa komitmen memberikan dukungan penuh dan mencalonkan pak Jokowi presiden di Pemilu 2019," ucap Sudding.
Diketahui, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut elektabilitas Ahok paling tinggi untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.
Dari 16 nama calon wakil presiden pendamping Jokowi, Ahok mendapat 16 persen suara, kemudian Gatot Nurmantyo 10 persen perolehan suara, Walikota Bandung Ridwan Kamil mendapat delapan persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani tujuh persen, Wali Kota Surabaya lima persen dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian empat persen.
Baca Juga: Mahasiswa Ingin Anies Tetap Pakai Sistem Ahok karena Teruji
Kemudian, survei kedua dilakukan dengan hanya menyodorkan delapan nama figur yang cocok mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Yakni hasilnya, Ahok kembali berada di urutan teratas yakni mendapat perolehan suara 17 persen, Gatot mendapat suara 14 persen, Ridwan Kamil 11 persen suara, Sri Mulyani 9 persen, Tri Rismaharini 8 persen dan Tito Karnavian mendapat 6 persen perolehan suara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara