Suara.com - Ribuan warga Malaysia menggelar aksi massa untuk menuntut pertanggungjawaban Perdana Menteri Najib Razak atas skandal penyelewengan keuangan negara, yang mencapai jutaan Dolar Amerika Serikat, Sabtu (14/10/2017).
Kaum oposan menggunakan skandal yang dikenal sebagai "1Malaysia Development Berhad (1MDB) tersebut, untuk meningkatkan jumlah pemilih anti-Najib.
Pasalnya, seperti dilansir Straitstimes, Minggu (15/10), PM Najib memunyai kekuasaan untuk menggelar pemilihan umum kapan pun dalam rentang waktu kekinian hingga pertengahan tahun 2018.
PM Najib sendiri hingga kekinian terus mengonsolidasikan kekuatan untuk menekan aksi protes dan menyelesaikan skandal korupsi tersebut.
Sang PM selama ini telah menahan sejumlah aktivis, membredel sejumlah media massa, meskipun mendapat perlawanan terutama dari mantan mentornya, Mahathir Mohamad.
Namun, upaya represif tersebut justru semakin mendapat perlawanan dari kaum oposan. Apalagi, pemerintah menerapkan kebijakan yang menaikkan biaya hidup dan pajak konsumsi rakyat.
“Semua harga naik, tapi upah kami tak pernah naik. Dia (PM Najib) tak bisa menyelamatkan rakyat, karenanya kami tak mau menginginkan pemimpin seperti dia lagi,” tukas Hasmurni Tamby, seorang ibu yang mengakui muak terhadap pemerintah dan ikut aksi tersebut.
Aksi tersebut disebut-sebut sebagai puncak kampanye “Anti-Kleptokrasi” yang diinisiasi koalisi oposan “Pakatan Harapan” (PH) selama dua bulan terakhir. PH sendiri merupakan koalisi partai oposan yang bakal mengajukan calon alternatif untuk pesaing Najib pada pemilu.
Kampanye tersebut untuk meyakinkan mayoritas warga Malaysia—terutama Muslim Melayu pendukung Najib dulu—untuk tak lagi memilih Najib yang menyatakan bakal kembali mencalonkan diri.
Baca Juga: Lima Partai akan Daftar ke KPU Hari Ini, Besok Malam Ditutup
Persentase popularitas Najib semakin tajam merosot lantaran skandal 1MDB tersebut. Bahkan, Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan perdata agar PM Najib mengembalikan USD1,7 miliar dari dana 1MDB yang didapat dari negeri Paman Sam tersebut.
Mahathir, mantan PM Malaysia dan juga mentor Najib, menilai tak lagi ada alasan dirinya dan rakyat untuk terus membiarkan anak didiknya itu terus memerintah.
“Dalam sejarah Malaysia, baru kali ini memunyai PM yang juga seorang pencuri. Dia mencuri uang negara untuk bisa memiliki kehidupan yang nyaman,” kata Mahathir dalam pidatonya di hadapan massa aksi.
"Kita perlu menurunkan kleptokrasi di negara kita ... Najib sudah ada di tangan kita, kita bisa menyingkirkannya, hanya dengan memberi suara untuk PH," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS