Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni [suara.com/Erick Tanjung]
Perwakilan Partai Solidaritas Indonesia kembali ke Komisi Pemilihan Umum, Minggu (15/10/2017). Mereka melengkapi dokumen persyaratan menjadi calon peserta pemilu 2019.
"Kami datang membawa 46 boks melengkapi berkas untuk diserahkan ke KPU," kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.
Sebelumnya, berkas PSI belum diterima komisioner KPU karena belum lengkap.
"Kami datang membawa 46 boks melengkapi berkas untuk diserahkan ke KPU," kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.
Sebelumnya, berkas PSI belum diterima komisioner KPU karena belum lengkap.
"Jadi ceritanya setelah kami datang mendaftar kemarin, kami masih bisa mengakses sipol (sistem informasi partai politik). Tapi kalau data fisik kami ini dianggap sempurna maka akses sipol (secara online di web KPU) kami akan di lock. Padahal di beberapa kabupaten, kota ada jumlah anggota kami yang naik dan turun, jadi kami putuskan dari pada kami tidak bisa akses sipol, makanya kami tarik berkas," ujar dia.
"Jadi kemarin dari 34 Provinsi, tinggal dua provinsi (berkas administrasi) yang sedang diperiksa. Jadi sebenarnya bukan kurang," Raja Juli menambahkan.
Kali ini, Raja Juli memastikan semua berkas yang dibutuhkan KPU dapat dipenuhi.
Sistem informasi partai politik yang dibuat KPU dinilai bermanfaat bagi partai.
"cuma memang masih ada beberapa masalah, misalnya hari-hari ini di Kolaka Utara, tadi ada kasus kawan sudah ngeprint beberapa F2, tetapi data yang ada di KPU itu berubah. Entah apa masalahnya di sipol, tetapi yang jadi standarnya adalah sesuatu yang mesti kami print. Seperti apa yang kami print kan harus sama dengan bukti fisik, seperti jumlah anggota, kepengurusan, dan lain sebagainya," kata dia.
"Ini juga akan saya sampaikan ke komisioner ya, jadi ada kasus atau perbedaan dari rekap dengan apa yang di print itu berbeda. Itu terjadi di Kabupaten Kolaka Utara, Pidie," Raja Juli menambahkan.
Batas akhir pendaftaran partai pada Senin (16/10/2017) pukul 00.00 Wib. KPU membuka masa pendaftaran partai calon sejak 3 Oktober 2017.
"cuma memang masih ada beberapa masalah, misalnya hari-hari ini di Kolaka Utara, tadi ada kasus kawan sudah ngeprint beberapa F2, tetapi data yang ada di KPU itu berubah. Entah apa masalahnya di sipol, tetapi yang jadi standarnya adalah sesuatu yang mesti kami print. Seperti apa yang kami print kan harus sama dengan bukti fisik, seperti jumlah anggota, kepengurusan, dan lain sebagainya," kata dia.
"Ini juga akan saya sampaikan ke komisioner ya, jadi ada kasus atau perbedaan dari rekap dengan apa yang di print itu berbeda. Itu terjadi di Kabupaten Kolaka Utara, Pidie," Raja Juli menambahkan.
Batas akhir pendaftaran partai pada Senin (16/10/2017) pukul 00.00 Wib. KPU membuka masa pendaftaran partai calon sejak 3 Oktober 2017.
Komentar
Berita Terkait
-
Duka Bencana Sumatra Setahun Usai Pilkada, KPU: Jika Terjadi Tahun Lalu Kami Tak Bisa Bergerak
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
Kaesang Blak-blakan Target PSI di Pemilu 2029: Ini Momentum Pembuktian Kami!
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Kaesang Blak-blakan Soal Cacian PSI: Kita Ini Gajah, Biarkan Saja!
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra