Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) [suara.com/Bowo Raharjo]
Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Zaitun Rasmin tidak yakin mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dipilih untuk mendampingi Joko Widodo maju di bursa pemilihan presiden periode 2019-2024.
"Saya tidak yakin. Saya tidak yakin itu," kata Rasmin di Hotel Grand Cempaka, Jalan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017).
Menurut Rasmin status Ahok sebagai terpidana kasus penodaan agama membuat peluang Ahok ke panggung pilpres kecil.
"Kan itu masih potensi (survei) saja. Dia kan dihukum dua tahun, dua tahun 2019. Apakah narapidana begitu selesai bisa jadi cawapres? Saya kira tidak," kata dia.
Rasmin tidak yakin masyarakat menerima Ahok karena pernah menjadi terpidana.
"Tentu warga negara akan lebih cerdas memilih," kata Rasmin.
Isu tersebut menggelinding setelah lembaga kajian Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei periode 17-24 September 2017. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, Ahok mengungguli 15 tokoh, di antaranya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, sebagia tokoh paling layak menjadi pendamping Jokowi.
"Saya tidak yakin. Saya tidak yakin itu," kata Rasmin di Hotel Grand Cempaka, Jalan Jenderal Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017).
Menurut Rasmin status Ahok sebagai terpidana kasus penodaan agama membuat peluang Ahok ke panggung pilpres kecil.
"Kan itu masih potensi (survei) saja. Dia kan dihukum dua tahun, dua tahun 2019. Apakah narapidana begitu selesai bisa jadi cawapres? Saya kira tidak," kata dia.
Rasmin tidak yakin masyarakat menerima Ahok karena pernah menjadi terpidana.
"Tentu warga negara akan lebih cerdas memilih," kata Rasmin.
Isu tersebut menggelinding setelah lembaga kajian Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei periode 17-24 September 2017. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, Ahok mengungguli 15 tokoh, di antaranya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, sebagia tokoh paling layak menjadi pendamping Jokowi.
Fahri Hamzah bicara
Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah seharusnya nama Ahok sudah tidak dibicarakan lagi. Ahok sudah menjadi terpidana kasus penodaan agama dan sekarang sedang menjalani masa tahanan selama dua tahun.
"Sudahlah, nggak usah diomong-omongin lagilah. Orang juga lagi menjalani masa dia sebagai, mohon maaf ini nggak etis, nggak enak disebut, tapi disebutnya kan narapidana. Jadi itu sudahlah," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Fahri mengatakan masih banyak tokoh yang layak memimpin negeri ini. Fahri mengatakan banyak tokoh yang selama ini tak muncul ke panggung politik, tetapi mereka punya kontribusi besar.
"Percaya dirilah kita bahwa sumber kepemimpinan itu banyak, terutama nanti yang akan membebaskan kita dari beban-beban masa lalu," kata dia.
Menurut dugaan politikus yang dipecat dari PKS itu ada kalangan yang bermanuver untuk menarik-narik kembali Ahok ke kancah politik.
"Saya tahu ada teman-teman yang manuver ingin menarik-narik kembali. M8ngkin karena kecewa dengan keputusan pengadilan atau pilkada. Tetapi sudahlah, mari kita lihat ke depan," ujar Fahri.
"Sudahlah, nggak usah diomong-omongin lagilah. Orang juga lagi menjalani masa dia sebagai, mohon maaf ini nggak etis, nggak enak disebut, tapi disebutnya kan narapidana. Jadi itu sudahlah," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Fahri mengatakan masih banyak tokoh yang layak memimpin negeri ini. Fahri mengatakan banyak tokoh yang selama ini tak muncul ke panggung politik, tetapi mereka punya kontribusi besar.
"Percaya dirilah kita bahwa sumber kepemimpinan itu banyak, terutama nanti yang akan membebaskan kita dari beban-beban masa lalu," kata dia.
Menurut dugaan politikus yang dipecat dari PKS itu ada kalangan yang bermanuver untuk menarik-narik kembali Ahok ke kancah politik.
"Saya tahu ada teman-teman yang manuver ingin menarik-narik kembali. M8ngkin karena kecewa dengan keputusan pengadilan atau pilkada. Tetapi sudahlah, mari kita lihat ke depan," ujar Fahri.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Gaji Petugas MBG Telat, Kepala BGN Janji Bakal Tuntaskan Pekan Ini
-
Cermin Kasus Bilqis: 5 Pelajaran Pahit di Balik Drama Penculikan yang Mengguncang Indonesia
-
Asfinawati Sebut Penegakan HAM di Indonesia Penuh Paradoks, Negara Pelanggar Sekaligus Penegak!
-
Kasus Baru, KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Pelayanan Haji di BPKH
-
Geger Foto Ijazah Jokowi, Roy Suryo Sebut Pria di Dalamnya Bukan Presiden, Tapi Sosok Ini
-
Sukses Intervensi Penurunan Stunting, Gubernur Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Kemenkes
-
Kepala BGN Kena 'Sentil' Komisi IX DPR Soal Proses Pengajuan Tambahan Anggaran ke Kemenkeu
-
KPK Usut Hasil Sewa Apartemen Lukas Enembe, Kemana Mengalir Dana Korupsi Papua Rp1,2 T?
-
Program SMK Go Global Dimulai Akhir Tahun, Pemerintah Kirim Lulusan SMA/SMK Kerja ke Luar Negeri
-
Arab Saudi Catat Lonjakan Wisatawan, Target 150 Juta Turis 2030 Dicanangkan