Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Habib Muchsin Alatas sampai sekarang belum dapat memastikan kapan Habib Rizieq Shihab bersedia pulang ke Indonesia. Menurut dia, Rizieq baru pulang kalau diminta pemerintah atau aparat kepolisian.
"Saya tidak bisa pastikan. Yang pasti kalau pemerintah mau Habib Rizieq pulang maka akan pulang. Tanya pemerintah kapan mau Habib Rizieq pulang," kata Muchsin di Hotel Grand Cempaka, Jalan Suprapto, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017)
Saat ini, Rizieq masih berada di Arab Saudi. Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pornografi, dia menjadi buronan karena tak pulang-pulang.
Muchsin tak mau menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi sampai Rizieq tetap bisa bertahan di luar negeri.
"Saya tidak mau bicara soal itu," kata Muchsin.
Menurut Muchsin yang harus memberikan jawaban soal itu adalah pemerintah dan polisi.
"Pemerintah dan kepolisian yang harus menjawab alasannya," kata dia.
Rizieq dan Firza Husein telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi melalui situs baladacintarizieq.com.
Selain itu, Rizieq juga menjadi tersangka kasus dugaan penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno yang ditangani Polda Jawa Barat.
Rindu pulang
Juru bicara FPI Slamet Maarif mengatakan Rizieq sudah rindu pulang ke Indonesia.
"Dibilang nggak rindu, siapa sih yang nggak kangen (Indonesia). Dia kangen ke Indonesia berkumpul dengan umat dan melakukan pengajian," ujar Slamet di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Saat ini, tersangka dua kasus tersebut bertahan di Arab Saudi. Meski sudah diimbau untuk pulang agar bisa menjalani proses hukum, dia tetap bertahan.
Menurut Slamet, Rizieq memiliki pertimbangan matang kenapa tak pulang-pulang.
"Tapi ada pertimbangan yang kita paham dan maklum sehingga kita menunggu keputusan beliau (Rizieq) kapan beliau pulang. Tapi dia pastikan kalau pulang. Beliau lebih tahu.Secara hukum lawyernya lebih tahu," kata dia.
Berita Terkait
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
-
5 Fakta Panas Bentrok Berdarah di Ceramah Rizieq Shihab yang Sebabkan 15 Orang Terkapar
-
Siapa Dalang Penyerangan di Ceramah Habib Rizieq? 5 Orang Terluka Sajam, Ini Tuntutan HRS
-
Benarkah Ada Surat Perintah di Balik Aksi Tolak Habib Rizieq di Pemalang?
-
Terungkap! Ada Kesepakatan Damai Antara FPI dan PWI-LS Seminggu Sebelum Ceramah Rizieq Shihab
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi